Menanyakan Penyadapan, Nasir Djamil Kaget oleh Jawaban Nawawi

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Purwanto

Rabu, 11 September 2019 14:12 WIB

Wakil Ketua Komisi III DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil (kiri) bersama Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari, saat mengikuti diskusi Pilar Kenegaraan, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin, 18 Juni 2012. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) Nawawi Pomolango kerap 'ngeles' saat menjawab berbagai pertanyaan anggota Komisi III DPR RI saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 11 September 2019.

Salah satunya, ketika anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil bertanya pendapat Nawawi soal audit alat penyadapan KPK yang tidak dilakukan oleh Kementerian Kominfo pada 2012. Pertanyaan itu dilontarkan Nasir karena Nawawi mengkritik kasus 70 persen penyelidikan di KPK dilakukan berdasarkan penyadapan.

"Anda kan menjadi hakim di PN Jakpus tahun 2013, bagaimana saudara melihat penyadapan yang tidak audit ini? Seharusnya saat menjadi hakim, saudara mempertanyakan ini atau saudara memang tidak membaca putusan MK atau tidak mengetahui kebijakan kementerian terkait?" ujar Nasir Djamil di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 11 September 2019.

Alih-alih menjawab pertanyaan Nasir, Nawawi malah menyindir balik politikus PKS itu. "Sosok beliau ini saya kenal malah bukan sebagai anggota Dewan. Waktu itu saat saya menjabat sebagai Ketua PN Jaktim, datang sepucuk surat permohonan agar dikeluarkan surat keterangan bersih secepatnya, karena ada rekan beliau yang mau jadi bupati atau wali kota di mana itu," kata Nawawi.

Mendengar pernyataan Nawawi, Nasir Djamil tersentak. "Bukan Nasir ini, Nasir lain itu," ujar Nasir menyeletuk.

Advertising
Advertising

"Ah Bapak itu," kata Nawawi lagi dengan yakin.

"Sampai sekarang masih ada di saya surat itu," kata Nawawi.

"Saya tidak pernah maju walkot atau bupati," timpal Nasir.

"Ndak. Ada rekan bapak yang mau jadi walikota atau bupati dari mana itu minta surat keterangan bersih dari Jakarta Timur," ujar Nawawi disambut tawa dari para anggota.

"Kalau saya terpilih, saya bawa surat itu ke sini. Masih ada itu," kata Nawawi.

Nasir Djamil masih tak terima dengan pernyataan Nawawi. Dia mengaku tidak pernah meminta agar ketua PN mempercepat proses surat keterangan bersih diri (SKBD) untuk rekannya yang akan maju sebagai kepala daerah.

"Tolong saudara calon mohon rekomendasinya dikasih ke saya. Saya masih bingung bupati atau wali kota mana itu," kata Nasir.

"Insyaallah saya cari yang mulia," jawab Nawawi.


DEWI NURITA

Berita terkait

Gara-gara Percakapan Telepon Bocor, Jerman dan Rusia Saling Tuduh

5 Maret 2024

Gara-gara Percakapan Telepon Bocor, Jerman dan Rusia Saling Tuduh

Ini adalah kedua kalinya dalam seminggu terakhir Moskow mengecam apa yang mereka lihat sebagai bukti niat Barat untuk menyerang Rusia secara langsung.

Baca Selengkapnya

Rusia Panggil Duta Besar Jerman Soal Rencana Bantuan Militer ke Ukraina

4 Maret 2024

Rusia Panggil Duta Besar Jerman Soal Rencana Bantuan Militer ke Ukraina

Kemlu Rusia memanggil Dubes Jerman untuk Moskow Alexander Graf Lambsdorff menyusul publikasi kebocoran penyadapan percakapan rahasia militer Jerman

Baca Selengkapnya

Tanda-tanda HP Disadap dan Cara Mencegahnya

21 Desember 2023

Tanda-tanda HP Disadap dan Cara Mencegahnya

Salah satu ancaman yang dihadapi pengguna ponsel pintar atau HP adalah penyadapan. Berikut tanda-tanda HP disadap dan cara mencegahnya.

Baca Selengkapnya

Juventus Diduga Terlibat Kesepakatan Mencurigakan dengan Sampdoria dalam Transfer Emilio Audero Mulyadi

3 Agustus 2023

Juventus Diduga Terlibat Kesepakatan Mencurigakan dengan Sampdoria dalam Transfer Emilio Audero Mulyadi

Kesepakatan mencurigakan soal transfer Emilio Audero Mulyadi terungkap lewat penyadapan.

Baca Selengkapnya

SAFEnet Sebut Penyalahgunaan Pegasus Termasuk Unlawful Surveillance

20 Juni 2023

SAFEnet Sebut Penyalahgunaan Pegasus Termasuk Unlawful Surveillance

Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto, mengatakan penyalahgunaan perangkat spyware Pegasus oleh aparat merupakan unlawful surveillance

Baca Selengkapnya

Pegasus Ditengarai Masuk Indonesia, Ini Tiga Cara Alat Sadap Bekerja

17 Juni 2023

Pegasus Ditengarai Masuk Indonesia, Ini Tiga Cara Alat Sadap Bekerja

Pegasus sempat menggemparkan dunia karena digunakan untuk menyadap tokoh dunia, aktivis hak asasi manusia, jurnalis, bahkan lawan politik.

Baca Selengkapnya

Khusus Datang ke London, Pangeran Harry Datangi Sidang Kasus Penyadapan Telepon

28 Maret 2023

Khusus Datang ke London, Pangeran Harry Datangi Sidang Kasus Penyadapan Telepon

Pangeran Harry secara mengejutkan hadir di Pengadilan Tinggi London yang menyidangkan pemilik harian Daily Mail

Baca Selengkapnya

6 Tips Mengatasi Akun WhatsApp yang Disadap

1 Maret 2023

6 Tips Mengatasi Akun WhatsApp yang Disadap

Ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk meredam kekhawatiran terhadap ancaman penyadapan akun WhatsApp. Berikut tips yang bisa Anda lakukan.

Baca Selengkapnya

Punya Kewenangan Penyadapan, Komisi Yudisial: Sulit Dilaksanakan

28 Desember 2022

Punya Kewenangan Penyadapan, Komisi Yudisial: Sulit Dilaksanakan

Komisi Yudisial mengatakan meski punya kewenangan penyadapan, namun hal itu tak mudah untuk dilakukan. Harus kerja sama dengan penegak hukum lain.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Disinformasi Aplikasi Penyadapan Social Spy WhatsApp Masif

30 September 2022

Pengamat: Disinformasi Aplikasi Penyadapan Social Spy WhatsApp Masif

Pada kasus Social Spy WhatsApp, puluhan domain Indonesia .id, .co.id dan .or.id secara serentak menyebarkan disinformasi.

Baca Selengkapnya