Romahurmuziy Didakwa Terima Suap bersama Menag Lukman Hakim

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Amirullah

Rabu, 11 September 2019 12:37 WIB

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy saat menjalani sidang pembacaan dakwaan perkara jual-beli jabatan Kementerian Agama, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 11 September 2019. M Rosseno Aji

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa mantan Ketua Umum PPP Rommahurmuziy atau Rommy menerima suap dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin. Jaksa KPK menyebut suap berjumlah Rp325 juta itu diterima Rommy bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Suap diberikan untuk memuluskan jalan Haris menduduki jabatan Kakanwil Jawa Timur.

“Sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji,” kata jaksa KPK, Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 11 September 2019.

Jaksa Wawan mengatakan Rommy menerima sebanyak Rp255 juta. Pemberian uang dilakukan dalam dua tahap, yakni Rp5 juta pada Januari 2019 dan Rp250 juta pada Februari 2019.

Proses pemberian uang kepada Lukman tak disebutkan dalam surat dakwaan untuk terdakwa Rommy. Namun, dalam surat dakwaan untuk Haris, pemberian uang kepada Lukman dilakukan dalam dua tahap yakni, Rp50 juta di Hotel Mercure Surabaya, pada 1 Maret 2019 dan Rp20 juta di Pesantren Tebu Ireng Jombang pada 9 Maret 2019.

Menurut jaksa, suap itu diberikan supaya Rommy dan Lukman membantu Haris terpilih menjadi Kepala Kanwil. Awalnya, Haris khawatir tak terpilih lantaran pernah dijatuhi sanksi disiplin pada 2016. Salah satu syarat untuk menduduki jabatan tersebut adalah tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam lima tahun terakhir.

Advertising
Advertising

Haris, kata jaksa, awalnya ingin meminta bantuan secara langsung kepada Lukman. Namun, karena kesulitan menemui politikus Partai Persatuan Pembangunan ini, ia menemui Rommy di rumahnya, di Jakarta Timur pada Desember 2018. Dalam pertemuan itu, Rommy yang kala itu menjabat Ketua Umum PPP bersedia menyampaikan keinginan Haris kepada Lukman.

Haris sempat gagal pada tahap seleksi administrasi, akan tetapi menurut jaksa, atas intervensi Lukman dan Rommy, ia diloloskan. Pada tahap seleksi selanjutnya, Haris juga tidak masuk dalam daftar tiga besar calon Kakanwil Jawa Timur. Kelolosan Haris pun sempat ditentang kalangan internal Kemenag dan Komite Aparatur Sipil Negara.

Namun, menurut jaksa, sejak awal, Lukman telah memutuskan untuk memilih Haris menjadi Kakanwil Jatim. “Dan akan mengambil segala risiko yang ada untuk tetap memilih Haris Hasanuddin dalam jabatan tersebut,” kata jaksa. Hingga pada akhirnya Lukman melantik Haris menjadi Kakanwil Jatim pada 5 Maret 2019.

Khusus untuk Rommy, jaksa juga mendakwa ia menerima suap dari Kepala Kanwil Kemenag Gresik, Muafaq Wirahadi sebanyak Rp91,4 juta. Suap itu diberikan supaya Rommy membantu Muafaq menduduki jabatan Kakanwil Gresik.

Haris dan Muafaq telah divonis masing-masing 2 tahun dan 1,5 tahun penjara dalam perkara ini. Sementara, Rommy dan Lukman dalam sejumlah kesempatan di dalam sidang dan luar sidang menyangkal mengintervensi seleksi dan menerima suap.

Berita terkait

Reaksi Berbeda PPP dan PSI setelah Gagal Lolos ke Senayan

46 hari lalu

Reaksi Berbeda PPP dan PSI setelah Gagal Lolos ke Senayan

PSI menerima hasil penghitungan suara KPU, adapun PPP menolak dan menyiapkan langkah gugatan ke MK.

Baca Selengkapnya

KPU Perpanjang Jadwal Rekapitulasi Suara, PPP Khawatir Ada Ruang Negosiasi

59 hari lalu

KPU Perpanjang Jadwal Rekapitulasi Suara, PPP Khawatir Ada Ruang Negosiasi

PPP angkat bicara soal KPU yang memperpanjang waktu rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, atau Provinsi Aceh.

Baca Selengkapnya

Dinamika PPP Pascapilpres, Sandiaga Buka Diri Gabung Pemerintahan Prabowo, Romahurmuziy Siap Oposisi

29 Februari 2024

Dinamika PPP Pascapilpres, Sandiaga Buka Diri Gabung Pemerintahan Prabowo, Romahurmuziy Siap Oposisi

Romahurmuziy mengatakan bahwa muncul dorongan dari berbagai daerah agar PPP menjadi oposisi di pemerintahan selanjutnya.

Baca Selengkapnya

Sandiaga Uno Sebut PPP Bakal Gabung ke Pemerintahan, Achmad Baidowi: Itu Pernyataan Pribadi

29 Februari 2024

Sandiaga Uno Sebut PPP Bakal Gabung ke Pemerintahan, Achmad Baidowi: Itu Pernyataan Pribadi

Pernyataan Sandiaga Uno soal kemungkinan PPP bergabung ke pemerintahan yang akan datang disebut sebagai pandangan pribadi.

Baca Selengkapnya

Janjikan Perbaikan, Mahfud Md Sebut Jual Beli Jabatan ASN Masih Banyak

8 Februari 2024

Janjikan Perbaikan, Mahfud Md Sebut Jual Beli Jabatan ASN Masih Banyak

Jual-beli jabatan itu, kata Mahfud Md, tetap terjadi meski pejabatnya sudah sebagai ASN.

Baca Selengkapnya

Kementerian Pertanian Sebut Lelang Jabatan Eselon I dan II Ramai Peminat, Darimana Saja?

9 Januari 2024

Kementerian Pertanian Sebut Lelang Jabatan Eselon I dan II Ramai Peminat, Darimana Saja?

Lelang jabatan ini berkaitan dengan upaya 'bersih-bersih' Kementerian Pertanian setelah terjerat kasus rasuah jual beli jabatan.

Baca Selengkapnya

Sinyal Cawapres Ganjar Pranowo, PPP: Relijius, Pengalaman Lengkap dan Bersih

17 Oktober 2023

Sinyal Cawapres Ganjar Pranowo, PPP: Relijius, Pengalaman Lengkap dan Bersih

PPP memberi sinyal soal sosok cawapres pendamping Ganjar Pranowo.

Baca Selengkapnya

Heru Budi Gusar ASN Minta Jabatan di DKI, Anggota DPRD Sudah Dengar Ada Praktik Jual Beli Jabatan

7 Oktober 2023

Heru Budi Gusar ASN Minta Jabatan di DKI, Anggota DPRD Sudah Dengar Ada Praktik Jual Beli Jabatan

Karyatin mengatakan, DPRD sebenarnya sudah mendengar adanya praktik jual beli jabatan ASN DKI, namun, sulit dapat bukti.

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Bantah Ada Pembicaraan Soal Cawapres dengan Megawati

4 Oktober 2023

Mahfud MD Bantah Ada Pembicaraan Soal Cawapres dengan Megawati

Mahfud MD mengakui bahwa dirinya sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati, tapi tidak ada pembicaraan soal tawaran posisi cawapres.

Baca Selengkapnya

Amplop di Rumah Dinas Syahrul Yasin Limpo

1 Oktober 2023

Amplop di Rumah Dinas Syahrul Yasin Limpo

KPK menemukan puluhan amplop senilai puluhan miliar saat menggeledah rumah dinas Syahrul Yasin Limpo. Diduga sebagian terkait dengan jual beli jabatan

Baca Selengkapnya