INFO NASIONAL — Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, meluncurkan aplikasi Sistem Penyandaran Kapal di Pelabuhan Belawan (Sipariban) 1.0 pada Kamis, 5 September 2019, di Hotel Grand Mercure Maha Cipta, Medan. Peluncuran aplikasi Sipariban ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan, Sugeng Wibowo.

Sugeng meluncurkan aplikasi tersebut disela-sela pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan untuk para stakeholder di Belawan dalam rangka penerapan dan meningkatkan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan dan angkutan laut.

“Sipariban merupakan akronim dari Sistem Penyandaran Kapal di Pelabuhan Belawan dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyandaran kapal di Pelabuhan Belawan,” ujar Sugeng.

Sedangkan beberapa peraturan yang disosialisasikan antara lain adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89, Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.120 Tahun 2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan Secara Elektronik (Delivery Order Online) untuk barang Impor di Pelabuhan.

Sementara itu, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Jece Julita Piris, mengatakan bahwa aplikasi Sipariban merupakan proyek perubahan yang digagas olehnya selaku Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan dan merupakan salah satu persyaratan dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK II Angkatan X Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Menurutnya, aplikasi Sipariban ini sebagai bukti nyata dukungan dari kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan dalam mendukung program Kementerian Perhubungan dimana saat ini sedang menggalakan sistem digitalisasi pelayanan untuk kemudahan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

“Digitalisasi pelayanan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan merupakan wujud dari industri 4.0, khususnya pada bidang perhubungan yang mengharuskan pelayanan cepat, tepat, dan terintegrasi dengan baik,” kata Jece.

Pihaknya berharap dengan diluncurkannya aplikasi Sipariban ini, ke depan dapat digunakan dengan mudah oleh para pengguna jasa sehingga akan mempercepat pelayanan kapal di Pelabuhan Belawan.

Dalam aplikasi Sipariban ini, akan disuguhkan informasi-informasi pelayanan kapal di Pelabuhan Belawan, seperti daftar kapal-kapal yang bersandar atau yang menunggu untuk disandarkan, data dermaga yang siap untuk sandar, waktu tunggu kapal, dan waktu estimasi sandar kapal di dermaga.

“Informasi-informasi tersebut dapat dilihat secara real-time oleh masyarakat dan stakeholder di Pelabuhan Belawan sebagai bentuk keterbukaan publik atas informasi oleh kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan,” ujar Jece.

Ke depan, lanjut Jece, aplikasi Sipariban diharapkan dapat menjadi proyek perubahan untuk terintegrasinya seluruh aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh stakeholder pelayanan kapal dan barang di Pelabuhan Belawan.

“Terkait dengan hal ini, maka seluruh stakeholder di Pelabuhan Belawan telah menyepakati dan juga menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kapal dan barang di Pelabuhan Belawan, sehingga para pengguna jasa kapal dan barang telah memiliki pedoman standar pelayanan pada tiap-tiap stakeholder terkait,” kata Jece.

Dengan terintegrasinya seluruh aplikasi pelayanan di Pelabuhan Belawan, maka ke depan "one single submission" dalam memasukan dokumen kelengkapan oleh para pengguna jasa dapat terwujud, dan pelayanan di Pelabuhan Belawan lebih efektif dan cepat.

Sebagai informasi, Sipariban sendiri merupakan aplikasi berbasis website, yang memudahkan para pengguna jasa dan stakeholder untuk mengakses aplikasi penyandaran kapal. Sehingga dengan bantuan komputer dan akses jaringan, para pengguna jasa dapat dengan mudah menerima data penyandaran kapal tanpa harus mengeluarkan biaya untuk datang ke kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan. (*)