Petrus Salestinus Ajak Pantau Seleksi Capim KPK di DPR

Reporter

Antara

Editor

Purwanto

Senin, 2 September 2019 10:03 WIB

Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam konferensi pers setelah dipanggil Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, 17 Juni 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta -Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel Capim KPK) telah melaksanakan tugasnya secara tepat dan terukur dengan memilih 10 nama Capim KPK terbaik, sehingga polemik soal proses seleksi dan kriteria harus segera diakhiri.

"Dengan telah dipilihnya 10 nama Capim KPK dan akan diserahkan ke Presiden pada hari ini untuk disampaikan ke DPR RI, maka tugas Pansel Capim KPK sudah selesai," kata Mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Petrus Selestinus, melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Senin.

Menurut Petrus, Pansel Capim KPK periode 2019-2023 sudah melesaikan tugasnya melakukan seleksi Capim KPK dalam semua tahapan secara terukur dan tepat waktu.

"Fokus publik berikutnya adalah mengawasi pelaksanaan fit and proper test yang akan dilakukan DPR RI untuk memilih dan menetapkan lima dari 10 nama Capim KPK. Lima nama pilihan DPR RI itu akan diserahkan lagi ke Presiden untuk dilantik menjadi pimpinan KPK," katanya.

Advokat PERADI ini menegaskan, tugas pimpinan KPK ke depan akan jauh lebih berat, karena ada beban tambahan yaitu membersihkan warna KPK yang disebut-sebut ada "Polisi Taliban" dan ada "Polisi India". "Itu artinya soliditas di internal KPK terbelah dua di mana ada polisi yang memiliki loyalitas ganda," katanya.

Mencermati kondisi ini, kata dia, Pansel Capim KPK telah bekerja dengan penuh tanggung jawab, telah menghasilkan 10 nama Capim KPK, meskipun diwarnai kritik dan aksi demo. "Nama-nama 10 Capim KPK terbaik itu, akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo pada hari Senin ini," katanya.

Petrus menilai, tangung jawab Pansel Capim KPK kali ini, tidak hanya untuk melahirkan kualitas kepemimpinan KPK ke depan dalam mencegah dan memberantas korupsi, juga harus mampu menjaga soliditas di antara Pimpinan dan ASN di KPK, mengelola struktur dan personalia ASN di internal KPK terutama membersihkan apa yang disebut ada "Polisi Taliban" dan "Polisi India".



"Jika saja dua warna Polisi di KPK ini tetap ada maka KPK akan terus tersandera oleh kepentingan-kepentingan lain di luar pemberantasan korupsi yang berkepanjangan," katanya.

Petrus menegaskan, KPK saat ini membutuh figur pimpinan yang sangat paham tentang seluk beluk dan dinamika yang berkembang secara tidak sehat di internal KPK.

"Pansel Capim KPK memahami kondisi itu, sehingga pimpinan KPK mendatang, seperti apa yang dibutuhkan. Pansel memahami dan telah memilih 10 nama Capim KPK dengan karakter kepemimpinan yang sesuai pada kondisi riil KPK saat ini," katanya.

Petrus menilai, Pansel Capim KPK tetap bekerja "on the track" hingga terpilih 10 nama terbaik, meskipun diwarnai berbagai kritikan, fitnah, dan bahkan nyaris diintervensi oleh kekuatan yang mengatasnamakan publik.

Berita terkait

Presidential Club Dinilai Sulit Terbentuk Mengingat Hubungan Megawati, Jokowi, dan SBY

12 menit lalu

Presidential Club Dinilai Sulit Terbentuk Mengingat Hubungan Megawati, Jokowi, dan SBY

Sejumlah pakar menilai pembentukan presidential club oleh Prabowo Subianto sulit terbentuk mengingat hubungan antara Megawati, SBY, dan Jokowi.

Baca Selengkapnya

Penjelasan PDIP soal Foto Jokowi Tidak Terpasang di Kantor DPD Sumut

19 menit lalu

Penjelasan PDIP soal Foto Jokowi Tidak Terpasang di Kantor DPD Sumut

Politikus PDIP membantah adanya instruksi dari DPP PDIP untuk menurunkan foto Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

19 menit lalu

Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada November 2024 di semua provinsi di seluruh Indonesia, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Jokowi akan Minta Prabowo Garap 78 Ribu Hektare Tambak Mangkrak Senilai Rp 13 Triliun

35 menit lalu

Jokowi akan Minta Prabowo Garap 78 Ribu Hektare Tambak Mangkrak Senilai Rp 13 Triliun

Presiden Jokowi akan meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menggarap tambak mangkrak di Pantura sekitar 78.000 hektare.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Modeling Tambak Ikan Nila Seluas 80 Hektare di Karawang

1 jam lalu

Jokowi Resmikan Modeling Tambak Ikan Nila Seluas 80 Hektare di Karawang

Presiden Jokowi mengatakan pembukaan modeling tambak ikan nila ini karena ada permintaan pasar yang sangat besar.

Baca Selengkapnya

Presidential Club Alias DPA: Dibentuk Soekarno, Dihapus saat Reformasi dan Dihidupkan Kembali Prabowo?

1 jam lalu

Presidential Club Alias DPA: Dibentuk Soekarno, Dihapus saat Reformasi dan Dihidupkan Kembali Prabowo?

Presiden terpilih Prabowo berniat membentuk 'Presidential Club' yang terdiri atas para mantan Presiden RI untuk menjadi semacam penasihat pemerintah.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kunjungan ke Karawang untuk Panen Ikan Nila

1 jam lalu

Jokowi Kunjungan ke Karawang untuk Panen Ikan Nila

Presiden Jokowi juga akan meresmikan Modeling Kawasan Tambak Budi Daya Ikan Nila Salin.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Ingatkan Prabowo soal Ini Jika Ingin Tambah Kementerian

2 jam lalu

Ramai-ramai Ingatkan Prabowo soal Ini Jika Ingin Tambah Kementerian

Rencana Prabowo menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 menuai respons dari sejumlah kalangan. Mereka ingatkan Prabowo soal ini.

Baca Selengkapnya

Apa Kata Presiden Jokowi dan Gibran soal Presidential Club yang Ingin Dibentuk Prabowo?

2 jam lalu

Apa Kata Presiden Jokowi dan Gibran soal Presidential Club yang Ingin Dibentuk Prabowo?

Presiden Jokowi dan putra sulungnya yang juga Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, menyambut baik pembentukan presidential club.

Baca Selengkapnya

Kabinet Prabowo: antara Orang Toxic dan Nomenklatur 40 Menteri

3 jam lalu

Kabinet Prabowo: antara Orang Toxic dan Nomenklatur 40 Menteri

Prabowo Subianto aktif membuka komunikasi dengan partai-partai yang sebelumnya berseberangan dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya