TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta polisi atau TNI mengedepankan pendekatan persuasif ketika menghadapi unjuk rasa.

"Pihak Keamanan, dalam hal ini TNl atau Polri, sebisa mungkin menghindari penanganan secara kekerasan serta tidak melakukan penangkapan terhadap masyarakat Papua yang melakukan aksi penyampaian pendapat," kata Lukas melalui keterangan tertulis pada Ahad, 1 September 2019.

Selain itu, ia juga meminta kepolisian segera menyelesaikan kasus pernyataan berbau rasis yang diucapkan oleh para pengepung asrama mahasiswa di Surabaya. Lukas berkeyakinan ucapan tersebut menjadi penyulut unjuk rasa di beberapa tempat.

Selain itu, Lukas juga meminta masyarakat papua untuk menjaga ketertiban selama berunjuk rasa. "Tidak merusak fasilitas umum, kantor-kantor pemerintah, dan bangunan-bangunan milik masyarakat," kata dia. "Segala bentuk di luar kewajaran dan membahayakan bisa ditindak secara hukum."

Politikus Partai Demokrat mengatakan masyarakat yang ingin berunjuk rasa agar berkoordinasi dengan kepolisian. Ia khawatir ada yang menunggangi unjuk rasa damai.

Terakhir, mantan Bupati Kabupaten Puncak Jaya ini juga meminta masyarakat untuk menerima kehadiran warga Papua di perantauan.

"Masyarakat asli Papua menyambut baik dan memperlakukan masyarakat pendatang secara terhormat dan sejajar," kata Lukas. "Mari kita bersama-sama dengan prinsip kasih menembus perbedaan untuk melakukan perubahan Papua demi kemuliaan rakyat Papua dalam bingkai NKRI."