Baleg DPR Siapkan Draf Revisi UU MD3, Pimpinan MPR Jadi 10

Kamis, 29 Agustus 2019 19:02 WIB

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan memimpin Sidang Tahunan MPR RI 2019 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara Kompleks DPR/MPR/DPD, Jumat 16 Agustus 2019. (Tempo. Andi ariyadi)

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Totok Daryanto mengatakan dewan telah menyiapkan draf revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Dalam draf tersebut jumlah pimpinan MPR menjadi sepuluh orang terdiri dari satu ketua dan sembilan wakil.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan jika jumlah pimpinan MPR menjadi sepuluh orang itu belum disepakati karena masih sebatas pembahasan. "Itu, kan, drafnya begitu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2019.

Totok mengakui jika di antara partai politik masih ada perdebatan terkait jumlah kursi pimpinan ini. Komposisi yang beredar saat ini adalah antara delapan dan sepuluh orang pimpinan MPR. "Bisa wakilnya sembilan, bisa wakilnya tujuh, bisa berapa saja, itu nanti disepakati dulu," kata dia.

Sementara itu, Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menuturkan jika hari ini rencananya Baleg akan membahas draf revisi MD3. Namun rapat diundur menjadi Senin pekan depan. Sementara di akhir pekan ini partai-partai bakal menggencarkan lobi-lobi politik.

Supratman menuturkan rencana revisi UU MD3 ini hanya menyasar satu pasal, yakni penambahan kursi pimpinan MPR. Jumlah pimpinan DPR tidak akan diubah. "Kan satu pasal. Kalau satu pasal enggak mungkin dua lembaga kan. Rencananya ke MPR," ujarnya.

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

6 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

7 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

8 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

23 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya