TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada atau UGM Koentjoro mengatakan pembangunan yang masif di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berakibat mengorbankan masyarakat.

Contoh pembangunan yang masif adalah pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport di Kulonprogo. Juga rencana pembangunan jalan tol yang akan terhubung ke Jawa Tengah.

“Ada perubahan orientasi pembangunan yang dulunya mengarah ke utara kini berubah ke selatan. Menurut UGM itu tidak dipikirkan masak-masak,” kata Koentjoro, dalam seminar nasional “Membangun Lingkungan Strategis dan Keamanan untuk Menciptakan Ketahanan DIY” di Balai Senat, Gedung Pusat UGM, Rabu, 28 Agustus 2019.

Ia mengatakan jika kebijakan itu tidak dipikirkan dengan baik maka akan berdampak pada masyarakat Yogyakarta. "Rakyat yang jadi korban," ujarnya.

Ia pun bertanya apakah orientasi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta ke arah selatan, sudah dibarengi dengan sarana dan prasarana. Seperti infrastruktur, pola air, kesiapan kapal untuk beroperasi di Pantai Selatan hingga polisi air.

Sebab dari pengalaman yang pernah ada, di Pantai Gesing, di selatan Yogyakarta justru terjadi kasus human trafficking atau perdagangan manusia. Lalu lintas di selatan yang dibuka pintu gerbangnya membuat semuanya bisa keluar masuk.

“Fakta bahwa laut selatan pulau Jawa adalah lalu lintas laut internasional,” kata dia.

Dalam sambutannya, Koentjoro menyebut Yogyakarta International Airport yang dibangun di perbatasan Kulon Progo dan Purworejo Jawa Tengah juga dikhawatirkan bisa berpotensi memunculkan kejahatan transnasional.

“Persoalan-persoalan ketahanan ini menjadi sangat penting untuk dipikirkan agar tidak terjadi bencana sosial,” kata dia.

Koentjoro juga menyoroti penjualan tanah yang masif baik di Kulon Progo dan Purworejo. Hal ini pun ditakutkan justru meningkatkan angka kemiskinan warga setempat. Sebab perubahan sosial ini tidak diantisipasi warga.

"Perubahan sosial tidak selamanya memberi manfaat. Karenanya, mitigasi bencana, dalam hal ini bencana sosial harus dipikirkan agar rakyat tidak jadi korban," kata dia.

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Agung Supriyono menyatakan kerjasama sejumlah pihak sudah dilakukan terkait berbagai kebijakan yang diambil pemerintah. Kajian juga dilakukan sejak lama untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul.

"Keamanan jadi syarat utama pembangunan. Kajian dilakukan baik untuk bandara dan kawasan selatan," kata dia.