Kasus Papua, Kapolda Jatim Jelaskan Peran Tri Susanti

Kamis, 29 Agustus 2019 13:06 WIB

Ilustrasi hoax atau hoaks. shutterstock.com

TEMPO.CO, Surabaya - Kepolisian Daerah Jawa Timur menjadwalkan pemeriksaan Tri Susanti sebagai tersangka kasus ujaran bermuatan SARA dalam pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019.

Tri Susanti alias Susi adalah korlap gabungan massa ormas yang mengepung asrama mahasiswa tersebut. Dia akan diperiksa di Kantor Polda Jatim besok, Jumat, 30 Agustus 2019.

Dia pun telah dipecat dari anggota FKPPI. Semula dia menjabat Wakil Ketua Cabang FKPPI 1330 Kota Surabaya.

"Tersangka besok kami periksa," kata Kepala Polda Jawa Timur Inspektur Jenderal Luki Hermawan dalam keterangan pers di kantornya hari ini, Kamis, 29 Agustus 2019.

Luki menjelaskan penetapan Tri Susanti sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim memeriksa 29 saksi, tujuh di antaranya saksi ahli.

Tri Susanti dijerat pasal berlapis. Yakni Pasal 45A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 14 ayat 1 dan atau ayat 2 dan atau Pasal 15 tentang peraturan hukum pidana.

Dia jadi tersangka per Rabu kemarin, 28 Agustus 2019, degan tuduhan melakukan ujaran kebencian bermuatan SARA dan penghasutan dan/atau menyebarkan hoaks.

Tri Susanti diduga telah melakukan penghasutan dengan menyebarkan informasi hoax di media sosial mengenai perusakan Bendara Merah Putih di depan Asrama Mahasiswa Papua. Susi juga diduga menggerakkan dan memprovokasi massa.

Informasi hoaks itu diposting Tri Susanti di grup WA INFO KB FKPPI pada 16 Agustus pukul 13.30 WIB. Sehari kemudian, di grup WA yang sama, Susi meminta massa datang ke Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya.

"Tersangka memperkeruh suasana dengan menyabarkan informasi hoaks," kata Luki.

Dia menambahkan, bendera nasional itu ternyata tidak rusak tapi tiangnya bengkok-bekok. "Provokasi itu yang menyababkan keributan."

NUR HADI

Berita terkait

Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

5 hari lalu

Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

Kemenko Polkam memetakan wilayah rawan pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

5 hari lalu

Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

Komnas HAM menyatakan tiga warga Papua yang tewas ditembak TNI pada Juli lalu tidak memiliki catatan kriminal

Baca Selengkapnya

Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

5 hari lalu

Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

Peneliti BRIN menekankan pentingnya pelestarian motif Megalitik Tutari sebagai sumber inspirasi seni kontemporer Papua.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

6 hari lalu

Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

Prabowo ingin tingkatkan pembangunan Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara: Tidak harus datangkan orang dari luar.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Prabowo Perintahkan Menperin, Menkeu, BUMN, dan Menaker Selamatkan Sritex; Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua

10 hari lalu

Terpopuler: Prabowo Perintahkan Menperin, Menkeu, BUMN, dan Menaker Selamatkan Sritex; Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

Baca Selengkapnya

Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua, Disebut Mirip Eksploitasi era Kolonial

11 hari lalu

Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua, Disebut Mirip Eksploitasi era Kolonial

Ekonom UPN mengkritik proyek food estate sawah 2 juta hektare yang dirancang di Papua. Dikhawatirkan mengulangi dampak ekstrativisme kolonial.

Baca Selengkapnya

Alasan Prabowo Punya Agenda Transmigrasi ke Papua, Apa Kata Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman?

12 hari lalu

Alasan Prabowo Punya Agenda Transmigrasi ke Papua, Apa Kata Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman?

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman komitmen selesaikan berbagai masalah soal transmigrasi. Ia menjawab soal agenda Prabowo, transmigrasi ke Papua.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Sodorkan Agenda HAM untuk Diselesaikan Pemerintahan Prabowo-Gibran

13 hari lalu

Komnas HAM Sodorkan Agenda HAM untuk Diselesaikan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ada tiga agenda prioritas yang menurut Komnas HAM harus diselesaikan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Alasan Prabowo Menjadikan Zulhas Menteri Koordinator Pangan: Pembukaan Lahan Baru di Papua

14 hari lalu

Alasan Prabowo Menjadikan Zulhas Menteri Koordinator Pangan: Pembukaan Lahan Baru di Papua

Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuknya menjadi Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Baca Selengkapnya

Satgas Damai Cartenz Tangkap Anggota TPNPB-OPM di Yakuhimo, Sita Uang Rampasan untuk Beli Senjata

14 hari lalu

Satgas Damai Cartenz Tangkap Anggota TPNPB-OPM di Yakuhimo, Sita Uang Rampasan untuk Beli Senjata

Dalam penangkapan 3 anggota TPNPB-OPM itu, polisi menyita uang rampasan dari kepala kampung setempat.

Baca Selengkapnya