TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan wacana amandemen terbatas UUD 1945 sama sajak seperti membuka kotak pandora.

"PDIP mungkin benar soal urusan yang berkaitan dengan haluan negara, tapi apakah kita bisa membatasi hanya masalah itu kalau pandora sudah dibuka," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini seperti dikutip Majalah Tempo pada Senin, 26 Agustus 2019.

Ia khawatir jika rencana perubahan ini jalan terus maka akan disusupi agenda lain yang tak sesuai dengan kepentingan rakyat.

Menurut mantan Wali Kota Solo ini, partai-partai harus cermat menghitung risiko agar jangan sampai kembali ke sebuah sistem yang menurunkan kualitas demokrasi Indonesia. "Jangan sampai demokrasi hanya di tangan sekelompok elite. Demokrasi harus di tangan rakyat," ujar Presiden.

Ia khawatir agenda menghidupkan lagi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) malah akan sekaligus mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. "Kalau sudah memakai haluan negara, artinya MPR harus sebagai lembaga tertinggi. Artinya, presiden harus mandataris MPR. Saya kan mandataris rakyat," kata Jokowi.

Agenda amandemen terbatas ini memang sedang ramai diperbincangkan. PDIP menjadi salah satu partai yang getol mewacanakan perubahan UUD 1945 dan menghidupkan GBHN. Bahkan agenda ini masuk dalam rekomendasi Kongres V PDIP di Bali 8-10 Agustus lalu. PDIP menggaransi, presiden tetap dipilih rakyat alias bukan dipilih MPR dalam wacana perubahan ini.