TEMPO.CO, Jakarta -Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhan meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mengevaluasi kinerja panitia seleksi calon pimpinan atau capim KPK periode 2019-2023 yang dianggap tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan Koalisi Kawal Capim KPK.

Kurnia menganggap deretan 20 nama capim KPK yang lolos tahap profile assessment menunjukan masa depan pemberantasan korupsi yang suram.

"Lolosnya 20 calon yang pada tahapan ini tidak menggambarkan masa depan cerah bagi KPK ke depan," kata dia dalam keterangan tertulis Jumat, 23 Agustus 2019.

Kurnia pun menyarankan agar panitia seleksi capim KPK lebih peka dan responsif terhadap masukan dari masyarakat serta mencoret nama-nama capim KPK yang tidak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan rekam jejak bermasalah.

Ia juga meminta kepada pansel tidak mempertimbangkan isu rekam jejak dengan baik. Sebab, dari 20 nama yang lolos tersebut ada beberapa capim KPK yang memiliki rekam jejak tidak baik.

"Patut dicatat apabila calon-calon dengan rekam jejak bermasalah lolos, berarti Pansel KPK memiliki andilnya sendiri dalam lemahnya agenda pemberantasan korupsi ke depan," kata Kurnia.

Sebanyak 20 capim KPK dinyatakan lulus profile assessment pada Jumat, 23 Agustus 2019. "Dari 40 orang peserta seleksi Capim KPK 2019-2023 yang dipanggil dan mengikuti profile assessment, yang dinyatakan lulus sebanyak 20 orang," kata Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019.

ANDITA RAHMA | M. ROSSENO AJI