TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi mandataris tunggal Muktamar VI PKB yang digelar di Nusa Dua, Bali, pada 20-21 Agustus lalu. Sehingga ia memiliki wewenang lebih dalam mengambil kebijakan partai, mulai dari menyusun kepengurusan di tingkat pusat, menunjuk pemimpin wilayah, hingga menunjuk calon menteri.

Pola ini mirip dengan PDIP dan Gerindra. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto juga memiliki kewenangan penuh dalam mengambil setiap kebijakan partai.

Sekretaris Jenderal PKB demisioner Hanif Dhakiri tak menampik adanya kesamaan pola ini. Dia juga mengaku PKB terinspirasi dari dua tokoh itu. "Ya, kami belajar dari pengalaman partai-partai yang solid, partai-partai yang besar," ujar Hanif di Nusa Dua, Bali, Rabu, 21 Agustus 2019.

Hanif mengatakan dengan menjadi mandataris tunggal Muktamar, Cak Imin kini memiliki diskresi dalam membuat keputusan. Dia mengklaim keleluasaan ini diperlukan lantaran adanya dinamika politik yang memerlukan respons cepat.

Hanif tak merinci dinamika politik semacam apa yang dimaksud. Namun dia mengklaim PKB memerlukan kepemimpinan yang lebih solid, kuat, dan lincah.

"Misal ada perkembangan-perkembangan yang kalau kita harus ngumpulin banyak orang lagi menjadi sangat tidak efektif dan efisien. Makanya ada ruang (diskresi)," kata dia.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB demisioner Jazilul Fawaid mengatakan kewenangan yang melekat pada Cak Imin seperti menunjuk dan memberhentikan pengurus pusat, serta memilih pimpinan pengurus wilayah dan cabang.