TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua menggelar unjuk rasa di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2019. Mereka mengecam diskriminasi rasial yang diterima oleh mahasiswa Papua serta menyuarakan keinginan untuk merdeka.

"Rasialisme terhadap rakyat Papua berakar pada kepentingan kolonialisme untuk menghancurkan karakter dan kepribadian orang Papua demi melapangkan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran," kata satu koordinator aksi, Ambros, dalam orasinya.

Ambros mengatakan merdeka dari Indonesia adalah cara untuk menghentikan diskriminasi dan perlakuan rasis bagi masyarakat Papua. Menurut dia, rasialisme terhadap rakyat Papua beda dengan rasialisme kepada etnis Cina.

Aksi unjuk rasa ini tak lepas dari peristiwa penyerangan terhadap mahasiswa Papua di Malang dan pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu.

Dalam aksi ini, Ambros dan koleganya menyampaikan 17 tuntutan kepada pemerintah Indonesia. Berikut rinciannya:

1. Mengutuk pelaku pengepungan Asrama Kamasan di Surabaya, penyerangan aksi damai di Malang, pemaksaan pemasangan spanduk dan bendera di asrama Papua di Semarang serta pemukulan yang berujung pada penangkapan di Ternate dan Ambon;
2. Tangkap dan adili aktor intelektual dalam pengepungan asrama Kamasan Papua di Surabaya dan penyerangan aksi mahasiswa Papua di Malang;
3. Kepolisian Resor Surabaya, Kodim Surabaya, dan Pemerintah Daerah Surabaya bertanggung jawab atas pembiaran terhadap TNI, Satpol PP, dan ormas reaksioner yang dengan sewenang-wenang mengepung dan merusak asrama Kamasan Papua;
4. Pecat anggota TNI dan Satpol PP yang memulai provokasi penyerangan asrama Papua di Surabaya;
5. Hentikan rasialisme, manusia Papua bukan monyet;
6. Tangkap dan adili pelaku pemberangusan ruang demokrasi di Surabaya yang mengakibatkan lima orang luka berat dan belasan lainnya luka ringan;
7. Ganti kerusakan materil dan immateril akibat dari penyerangan asrama Kamasan Surabaya;
8. Hormati dan lindungi hak kebebasan berkumpul dan mengemukakan pendapat sebagaimana yang dimaksud dalam konstitusi;
9. Hentikan aparat TNI dan Polri yang melakukan provokasi terhadap warga yang tak tahu menahu tentang politik Papua merdeka dan NKRI harga mati;
10. Berikan hak penentuan nasib sendiri untuk mengakhiri rasisme dan penjajahan di West Papua;
11. Buka akses jurnalis nasional dan internasional di tanah Papua;
12. Jokowi untuk segera memerintahkan Tito Karnavian dan Panglima TNI untuk segera memecat anggota TNI dan Polri yang terlibat dalam penggrebekan asrama mahasiswa Papua di Surabaya;
13. Demiliterisasi zona Nduga;
14. Pemprov Papua dan Papua Barat segera melepaskan pakaian dinas;
15. Usir penjajahan dari tanah Papua;
16. Mendagri segera evaluasi wali kota Malang;
17. Menolak perpanjangan otonomi khusus.