TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Adat Raja Na Opat Desa Sigapiton memprotes pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba.

Perwakilan masyarakat adat Desa Sigapiton juga mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap ketersediaan air mengingat titik pembangunan berada di dekat sumber air utama mereka.

"Kami khawatir debit air untuk mengairi sawah akan berkurang padahal itu satu-satunya sumber air yang kami gunakan untuk air minum dan sawah," kata Manogu Manurung, perwakilan masyarakat adat Desa Sigapiton dalam konferensi pers di Konsorsium Pembaruan Agraria Jakarta Selatan, Rabu 21 Agustus 2019.

Menurut Suryati Simanjuntak dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat yang mendampingi kelompok adat, mengatakan pendekatan pemerintah yang tidak melibatkan masyarakat menimbulkan gesekan sosial di antara warga desa.

"Tingkat konflik sudah mulai meninggi di antara warga, jadi pendekatan yang dilakukan pemerintah oleh Kementerian Pariwisata dan BODT adalah dengan mengirim orang dari Jakarta ke kampung dan menginap di situ, menyewa rumah penduduk, ini kan menimbulkan saling curiga di antara masyarakat," ujar Suryati.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan seharusnya pembangunan Danau Toba menggunakan pendekatan yang tak sekedar sosialisasi. "Tapi bagaimana satu proyek pembangunan itu tidak hanya disosialisasikan tapi juga apakah masyakarat paham resikonya," kata Dewi.

AULIA ZITA