TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa kompak menerima laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat PKB periode 2014-2019 di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar. Dari 34 DPW, tak ada satu pun yang menolak pertanggungjawaban atau menyampaikan kritik kepada pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

"Kami pengurus DPW Bali dan sembilan DPC (Dewan Pimpinan Cabang) dengan ini menyayakan menerima seluruh laporan DPP PKB 2014-2019," demikian pandangan yang dibacakan Ketua DPW Bali Bambang Sutiyono di Westin Hotel, Nusa Dua, Bali, Rabu dini hari, 21 Agustus 2019.

Kalimat yang sama persis juga dilontarkan pimpinan DPW dari 33 provinsi lainnya. Selain menerima pertanggungjawaban, mereka juga meminta Muhaimin untuk kembali jadi ketua umum PKB periode 2019-2024.

Mereka juga mendesak agar Muhaimin lekas dikukuhkan segera setelah penyampaian pandangan dari 34 DPW rampung. Rapat pleno pertanggungjawaban, penyampaian pandangan, dan penetapan ketua umum ini digelar maraton sejak Selasa malam setelah pembukaan Muktamar hingga Rabu dini hari sekitar pukul 01.14 WITA.

"Kami menyatakan mendukung Bapak Haji Muhaimin Iskandar untuk kembali menjadi ketua umum dan ditetapkan sebagai mandataris penuh Muktamar Bali setelah pemandangan umum ini disampaikan," kata Sekretaris DPW PKB Kalimantan Utara Surya Maulana dalam pernyataan pandangannya.

Hanya DPW Sulawesi Tenggara yang memberikan catatan terhadap Muhaimin. Sembari berkelakar perwakilan DPW Sultra meminta agar wilayah Sulawesi Utara lebih diperhatikan.

"Dengan catatan semoga Sultra tidak terlupakan oleh ketum," kata dia.

Dia juga mengatakan DPW Sultra menerima pertanggungjawaban Muhaimin sebagai ketua umum periode 2014-2019. "Kami menerima tidak kurang tidak lebih, karena kami takut nolaknya. Bukan takut dipecat bukan, tapi kualat. Karena orang yang punya prestasi dilawan, nanti kualat," ucapnya.