TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan dirinya dan para sekretaris jenderal Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tak setuju dengan adanya dikotomi antara menteri profesional dan menteri dari partai.

"Jadi kami enggak setuju. Ada di dalam kesepakatan pertemuan para sekjen tadi malam," ujar Hasto di Lapangan Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 17 Agustus 2019.

Hal ini disampaikan Hasto menanggapi komposisi kabinet yang disusun presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi yang terdiri dari 45 persen menteri dari partai dan 55 persen menteri dari kalangan profesional.

Hasto menyebut, para sekjen berpendapat, seharusnya tidak ada dikotomi antara menteri profesional dari partai dan menteri profesional dari kalangan teknokrat. Musababnya, ujar dia, para pengurus partai juga memiliki kemampuan dalam disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan yang memadai dalam berbagai bidang.

Kendati demikian, ujar Hasto, soal susunan kabinet tetap menjadi kewenangan Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif.

Dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media pada Rabu lalu, Jokowi menyebut susunan kabinet untuk periode kedua pemerintahannya telah final dan siap diumumkan kapan saja. Komposisinya, 45 persen dari partai politik, sisanya profesional.