Jokowi Kelar Susun Kabinet, Surya Paloh Tak Tahu Jatah Nasdem

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Amirullah

Kamis, 15 Agustus 2019 11:29 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Ketua Umum NasDem Surya Paloh saat akan memberikan kuliah umum angkatan ke-2 dalam pendidikan Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem di Jakarta, Senin, 16 Juli 2018. Pendidikan di Akademi Bela Negara diadakan lima hari dalam seminggu dengan waktu efektif delapan jam per hari. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku tak tahu soal kabinet yang telah disusun presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi. Ini terkait dengan pernyataan Jokowi yang menyebut susunan kabinet sudah final dan bisa diumumkan kapan saja.

"Belum (dapat kabar soal itu)," kata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Gedung Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2019.

Namun, Surya mengatakan, partainya mendukung apa pun keputusan Jokowi dalam pembentukan kabinet itu. "Apa pun bentuknya, mau 25 persen, mau 35 persen, itu hak prerogatif presiden," ujar dia.

Hal yang sama diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal PKB Dita Indah Sari, dia belum mengetahui berapa jatah menteri yang diberikan Jokowi untuk PKB. “Soal PKB dapat berapa, ya itu belum ada info sama sekali,” ujar Dita saat dihubungi Rabu malam, 14 Agustus 2019.

Menurut Dita, PKB menghormati keputusan Jokowi yang dianggapnya sudah dipertimbangkan dengan matang. “Dari parpol juga banyak yang kompeten dan berintegritas. Jangan diragukan menteri dari parpol dan jangan dipertentangkan juga dengan yang non-parpol,” ujar Dita.

Advertising
Advertising

Menurut Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq, Jokowi pasti sudah mendengar masukan sejumlah pihak termasuk juga para ketua umum partai koalisi sebelum memutuskan hal tersebut.

“Pak Jokowi telah bertemu khusus dengan para ketum partai pada saat beliau mengundang partai-partai ke Istana. Untuk membicarakan menteri, tentu para ketum sudah berbisik ke pak Jokowi dan beliau tentu menerima usulan-usulan,” ujar bekas Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf itu, saat dihubungi terpisah.

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

11 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

14 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

18 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

21 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

1 hari lalu

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya