TEMPO.CO, Jakarta - Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau biasa disapa Yenny Wahid menyebut Nahdlatul Ulama (NU) tidak hanya diwakili PKB. Karena, kata dia, nahdliyin ada di semua partai.

Mereka, menurut Yenny, juga tidak pernah meminta jatah menteri kepada presiden terpilih. "NU itu tidak hanya diwakili PKB. Kader kami ada di semua partai. Tapi kami tidak pernah meminta jabatan," ujar Yenny Wahid di Grand Inna Bali Beach pada Kamis, 8 Agustus 2019.

Sebelumnya, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, K.H. Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali) blak-blakan meminta jatah menteri untuk kader di kabinet Jokowi - Ma'ruf selanjutnya. Sebab, ujar dia, tidak ada dukungan politik yang gratis atas kontribusi tokoh dan nahdliyin dalam kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

Rais 'Aam PBNU, Miftachul Akhyar juga mengatakan telah menyiapkan kader terbaik untuk diajukan sebagai menteri dalam Kabinet Kerja Joko Widodo periode 2019-2024. "Kalau siap, sejak dulu siap," kata Miftachul di Jakarta pada Minggu, 23 Juni 2019.

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidlowi mengatakan, organisasinya memiliki kontribusi yang besar dalam upaya memenangkan Jokowi-Ma'ruf dalam pemilihan presiden. Karena itu, dia berharap Jokowi-Ma'ruf bisa membalas kontribusi itu dengan mendapuk kader
Nahdlatul Ulama mengisi gerbong pemerintahan.

"Kemarin kan juga sudah memberi kontribusi yang cukup besar, mudah-mudahan ya dibawa oleh Presiden," ujar Masduki pada Selasa, 25 Juni 2019.

Belakangan, para petinggi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bahkan meminta agar jatah Nahdlatul Ulama dan PKB dibedakan. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan sedang mengupayakan agar jatah PKB dan NU dipisahkan. "Kami usahakan," ujar Cak Imin di kediaman Wapres terpilih Ma'ruf Amin di Jalan Situbondo Nomor 12, Jakarta pada Jumat, 5 Juli 2019.

Menurut Yenny Wahid, Nahdlatul Ulama tidak dalam posisi meminta-minta jabatan. Ia meminta kader menjaga marwah lembaga. "NU itu usianya lebih tua dari republik ini. Jadi kami tetap akan menjalankan fungsi untuk menyuarakan kepentingan masyarakat, untuk mendorong pemerintah agar tercapai kesejahteraan," kata putri presiden keempat Abdurahman Wahid alias Gus Dur ini.