Jika Gerindra Masuk Koalisi Jokowi, Fadli Zon Janji Tetap Vokal
Reporter
Budiarti Utami Putri
Editor
Juli Hantoro
Kamis, 8 Agustus 2019 12:45 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengklaim, seumpama nanti Gerindra bergabung dengan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin, dirinya akan tetap menyuarakan kepentingan publik. Fadli menampik anggapan dia tak akan lagi vokal seperti selama ini.
"Enggaklah, kalau saya akan tetap menyuarakan kepentingan rakyat, kepentingan konstituen saya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2019.
Fadli mengatakan, sebagai anggota Dewan, menyuarakan kepentingan konstituen adalah amanat konstitusi. Dia membantah bakal tersandera jika nanti Gerindra bergabung ke koalisi pemerintah.
"Kalau saya bekerja kalau sebagai DPR, ya sesuai kepentingan rakyat ya, suara konsituen ya itu perintahnya konstitusi," kata dia.
Fadli juga berujar pemerintah tetap perlu diawasi. Jika tidak, kata dia, akan sangat berbahaya karena pemerintah cenderung merasa benar sendiri. Fadli menganggap, DPR harus tetap menjalankan fungsi check and balance dengan baik terhadap eksekutif, terlepas apa pun yang terjadi nanti ihwal komposisi koalisi dan oposisi.
"Jadi DPR ya apapun yang terjadi harus tetap jadi lembaga yang kritis konstruktif, karena itu adalah tugas konstitusional," ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini.
Partai Gerindra memang disebut-sebut mendapat karpet merah untuk merapat ke koalisi pemerintah. Sinyal itu terutama datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai utama pengusung Jokowi.
Anggapan bahwa Gerindra akan bergabung ke koalisi pemerintah menguat selepas pertemuan MRT Prabowo Subianto dengan Jokowi pada 13 Juli lalu. Kemudian pada 24 Mei, Prabowo bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Meski begitu, Fadli mengimbuhkan bahwa Gerindra belum memutuskan apakah akan bergabung ke pemerintah atau tetap menjadi oposisi. Dia mengklaim, partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu bakal mengedepankan kepentingan nasional dalam mengambil keputusan nantinya.
"Nanti ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, itu sudah ada mekanismenya, tergantung apakah kami berbuat di dalam atau lebih efektif di luar. Itu belum kami putuskan finalnya," ucapnya.
