Jokowi menuangkan air minum untuk KH Ma'ruf Amin dalam Penetapan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pilpres 2019 di gedung KPU, Jakarta, Ahad, 30 Juni 2019. Rapat pleno ini dihadiri jajaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf serta sejumlah menteri kabinet Jokowi. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai utama pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo melempar usulan mengenai nomenklatur Kabinet Jokowi pada periode kedua berkuasa. Resminya, usulan tersebut akan dilontarkan dalam Kongres V PDIP di Bali pada 8-10 Agustus mendatang.
PDIP membuka wacana menteri koordinator cukup tiga, bukan empat seperti sekarang yaitu menko bidang politik, hukum, dan keamanan lalu menko perekonomian, menko kemaritiman, serta menko pembangunan manusia dan kebudayaan. "Misalnya, apakah Menperin mau digabung dengan Mendag itu akan kami jawab (di kongres). Apakah Menko akan tetap empat atau tiga, akan kami jawab," ujar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, kemarin, Kamis, 1 Agustus 2019.
Penggabungan perindustian dan perdagangan dalam sebuah kementerian bukan barang baru. Pemisahan justru baru terjadi pada 2004 di kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu seperti apa sejarah pisah gabung pada kabinet sebelumnya?
Mengacu catatan sejarah, penggabungan dua sektor itu dilakukan sejak awal kabinet sistem presidensial terbentuk pada 19 Agustus 1945. Ketika itu wewenang dan tanggung jawab sektor industri dan perdagangan berada di bawah Kementerian Kemakmuran.
Waktu berjalan dan pergantian nomenklatur kementerian terjadi beberapa kali. Pemisahan dua bidang itu pernah dilakukan pada 22 Juli 1959. Setelah terjadi perubahan nomenklatur kembali. Kemudian pada 6 Desember 1995 awal mula penggabungan kembali Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan menjadi Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
Baru pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I (2004-2009) di bawah Presiden Yudhoyono kedua sektor tersebut lagi-lagi dipisahkan. Melalui Keppres Nomor 187/10/2004 tanggal 20 Oktober 2004, Presiden Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu dan selanjutnya mengangkat Dr. Ir. Andung A. Nitimihardja sebagai Menteri Perindustrian dan Dr. Mari Elka Pangestu sebagai Menteri Perdagangan.
Wacana peleburan sektor perindustrian dan perdagangan pernah muncul ketika Jokowi terpilih pada 2014. Kini, PDIP yang memunculkan nomenklatur Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dalam Kabinet Jokowi 2019-2024 setelah kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.
