TEMPO.CO, Jakarta - Hasil penelitian terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI, menunjukkan angka partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan pemerintah di tahun 2018 turun. Angka partisipasi masyarakat berada di angka 78,19 persen; terjadi penurunan 4,9 persen dari 2017.

“Pada tahun 2018 ini partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik maupun saran menunjukkan penurunan,” tutur Kepala BPS, Suhariyanto di kantornya, Jalan Dr Sutomo, Jakarta, Senin 29 Juli 2019.

Suhariyanto mengaku tidak menggali perihal penyebab penurunan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pemerintah. Menurutnya, ini bisa jadi karena masyarakat tidak berani menyampaikan kritik, atau bisa juga karena tidak tersedianya sarana.

“Dari indeks ini kami cuma melihat jumlah dari kritik maupun saran itu menurun. Nah, itu yang harus kita telusuri penyebabnya apa. Di berbagai daerah bisa beda-beda,” ujarnya.

Indeks demokrasi di Indonesia pada tahun 2018 masih masuk dalam kategori sedang, dengan angka 72,39 persen. Angka ini naik 0,28 persen dari tahun 2017. Indeks ini sendiri dibentuk oleh tiga aspek: lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak-hak politik.

Kurangnya partisipasi masyarakat, menurut Suhariyanto, menurunkan aspek hak-hak politik. Aspek kebebasan sipil pun menurun karena ada indikasi terjadi ancaman atau penggunaan kekerasan dari masyarakat kepada masyarakat. Adapun, kenaikan IDI 2018, menurutnya lebih disebabkan oleh naiknya aspek lembaga demokrasi, karena adanya kegiatan kaderisasi oleh partai politik menjelang pemilu.

Indeks demokrasi di Indonesia juga masih menyisakan enam indikator dengan kategori buruk (di bawah 60 persen). Enam indikator tersebut yakni, ancaman/ penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat (45,96 persen), persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi (59,61 persen), demonstrasi/ mogok yang bersifat kekerasan (30,37 persen), perda yang merupakan inisiatif DPRD (40,35 persen), rekomendasi DPRD kepada eksekutif (20,80 persen), upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah (41,42 persen).

“Jadi ada sisi-sisi baik yang membuat demokrasi kita bagus, tetapi masih ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu dilakukan. Misalnya ada enam indikator yang masih berkategori buruk,” kata Suhariyanto.

Dalam penghitungan IDI, BPS menggunakan metode empat sumber data yaitu; review surat kabar lokal; review dokumen (Perda, Pergub, dll); focus group discussion; dan wawancara mendalam.