DPR Undang Menkumham Bahas Amnesti Baiq Nuril Besok

Selasa, 23 Juli 2019 20:47 WIB

Baiq Nuril usai rapat Bamus menyepakati memberi penugasan pada Komisi III untuk meminta pertimbangan amnesti di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 16 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat belum memutuskan memberi pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo terkait amnesti Baiq Nuril. Dalam rapat pleno internal yang digelar hari ini, Komisi Hukum mendengarkan pandangan Baiq Nuril ihwal kasus yang menjerat dirinya.

Ketua Komisi Hukum DPR Aziz Syamsudin mengatakan pihaknya perlu mendengarkan penjelasan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terlebih dulu ihwal pemberian amnesti untuk Baiq Nuril ini.

"Untuk selanjutnya kami akan mengundang juga Menteri Hukum dan HAM untuk mendengar masukan dari pemerintah," kata Aziz di ruang rapat Komisi Hukum DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2019.

Selanjutnya, kata Aziz, barulah Komisi Hukum menggelar rapat untuk menyampaikan pandangan fraksi-fraksi. Dia berujar dalam rapat tersebut Komisi Hukum akan memutuskan apakah memberi persetujuan kepada Presiden untuk memberikan amnesti untuk Baiq Nuril.

Kementerian Hukum dan HAM sebenarnya telah memberikan dukungan kepada Jokowi agar memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Yasonna mengakui ada dua pandangan hukum terkait pemberian amnesti untuk Baiq Nuril. Pertama, pemberian amnesti dinilai berlaku untuk kasus pidana yang terkait dengan politik.

Advertising
Advertising

Namun Yasonna mengatakan hasil kajian Kemenkumham menemukan pandangan lain. Dia berujar, pandangan-pandangan ini telah dibicarakan secara mendalam bersama pakar hukum serta melibatkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktorat Jenderal Perundangan. "Dari Kemenkumham melihat ada peluang untuk memberikan amnesti," ujarnya.

Baiq Nuril adalah korban pelecehan seksual yang justru dipidana dengan tuduhan melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus ini bermula ketika Kepala SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, Muslim, menelepon Nuril dan berbicara mesum pada 2012. Nuril merekam percakapan itu untuk membela diri sekaligus menampik isu adanya hubungan khusus antara dirinya dan Muslim.

Rekaman tersebut kemudian disimpan Baiq Nuril dan diserahkan kepada seseorang bernama Imam Mudawin. Imam memindahkan bukti rekaman tersebut dan disimpan secara digital di laptop-nya, hingga tersebar luas.

Berita terkait

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

6 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

23 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

Narapidana Narkoba Kabur, Kepala Rutan Sukadana Lampung Azis Gunawan Dicopot

2 hari lalu

Narapidana Narkoba Kabur, Kepala Rutan Sukadana Lampung Azis Gunawan Dicopot

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mencopot jabatan Kepala Rutan Sukadana Azis Gunawan buntut narapidana kabur

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

2 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya