Polri Bilang Jaringan Teroris JAD Dapat Dana dari Lima Negara

Reporter

Andita Rahma

Editor

Amirullah

Selasa, 23 Juli 2019 14:29 WIB

Ilustrasi Densus 88. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Polri telah memetakan sumber aliran dana yang masuk ke kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Indonesia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan organisasi JAD menerima pemasukan dana dari lima negara.

"Ada aliran dana dari Trinidad dan Tobago, Maldives, Venezuela, Jerman, dan Malaysia. Seluruh dana ini diterima oleh Saefullah alias Daniel alias Chaniago," ujar Dedi di kantornya, Jakarta Selatan pada Selasa, 22 Juli 2019.

Saefullah merupakan salah satu orang yang dipercaya menampung dan mengatur perputaran uang di JAD Indonesia. Total seluruh dana yang diterima Saefullah sejak Maret 2016 hingga September 2017 mencapai lebih dari Rp 400 juta. "Mereka yang mengirim dana ini menggunakan sistem Western Union," ucap Dedi.

Saefullah hingga kini masih buron. Polisi telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang terhadapnya. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima, Saefullah berada di suatu wilayah di Afghanistan.

Selain digunakan untuk membeli bahan-bahan bom dan senjata, Saefullah juga mengirimkan dana itu kepada kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso, Sulawesi Tengah. Pengiriman uang dilakukan Saefullah melalui bendahara JAD Indonesia yakni Novendri alias Abu Zahran alias Abu Jundi.

Advertising
Advertising

Novendri sudah ditangkap di Padang, Sumatera Barat, pada 18 Juli 2019. "Uang tersebut untuk membiayai kebutuhan logistik kelompok pimpinan Ali Kalora serta untuk membeli senjata," kata Dedi.

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

3 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

4 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

4 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya