TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjalin hubungan baik dengan pemerintah daerah. Ia meminta pula agar BMKG berani menegur jika pemerintah daerah ingin membangun suatu proyek di lokasi rawan bencana. "Tolong beritahukan apa adanya supaya setiap pembangunan juga mengacu (laporan BMKG)," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional BMKG di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2019.

BMKG diminta mengingatkan kepala daerah yang wilayahnya rawan bencana seperti rawan gempa, rawan banjir, misalnya. “Jangan dibangun bandara, jangan dibangun bendungan, jangan dibangun perumahan

Jokowi berharap dari koordinasi antara BMKG dan pemerintah daerah tidak ada lagi pembangunan proyek di daerah rawan bencana seperti dahulu. "Tegas, tegas sampaikan, jangan sampai kita mengulang-ulang sebuah kesalahan yang jelas jelas di situ jelas garisnya, lempengan tektoniknya, kok dibangun perumahan besar-besaran."

Jokowi menjelaskan Indonesia adalah salah satu negara yang paling rawan bencana karena berada dalam cincin api (ring of fire). Selain memberikan pemahaman kepada masyarakat, kebijakan nasional dan daerah harus sensitif dan antisipatif terhadap kerawanan bencana.

Menurut Jokowi, risiko akibat terjadi bencana bisa diminimalisir jika ada peringatan dini yang disampaikan. Namun yang utama tetap membutuhkan sensitivitas dan respon yang cepat baik dari aparat maupun teknologi yang digunakan.