TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengatakan tidak mengincar posisi Kementerian Agama dalam kabinet presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi di periode mendatang.

"Kami enggak mengincar gitu, kami sifatnya jika diminta oleh Pak Jokowi, PBNU dimohon untuk ikut di dalam pemerintahan ini, apakah diperbolehkan, kami sudah siapkan nama-nama itu," kata Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy Faishal Zaini di Jakarta pada Senin, 22 Juli 2019.

Helmy mengatakan, PBNU tak mesti mengisi kursi Kementerian Agama. Dia membandingkan posisi Muhammad Nuh yang mewakili NU saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang ditempatkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Saya kira posnya di mana saja. Kan tidak harus menteri agama," katanya.

Untuk itu, Helmy menegaskan PBNU akan mengikuti dan menyerahkan seluruh keputusan presiden. NU menyerahkan presiden untuk secara luas menimbang siapa kader bangsa yang dianggap potensial untuk menduduki kursi kementerian. "Kami sami'na wa ato'na (dengar dan taat) kepada presiden," katanya.

Helmy mengaku hingga saat ini belum memberikan nama kader NU kepada presiden. NU enggan memberikan nama lantaran belum diminta oleh Jokowi. Hanya saja, nama kader terbaiknya diakui sudah berada di tangan Ketua Umum PBNU Said Aqiel Siradj.

"Kalau diminta ikut dalam menata dan mengelola pemerintahan, maka PBNU menyatakan siap untuk mengirim kader terbaik. Kalau sampai penyusunan tidak diminta, ya kami berdoa saja," katanya.

HALIDA BUNGA FISANDRA