TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai wajar sikap Partai Gerindra yang juga mengincar kursi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). "Ya wajar saja, karena Gerindra juga suaranya besar. Tetapi kan di atasnya ada PDIP, Golkar, ya mudah-mudahan nanti semua bisa musyawarah," ujar Arsul Sani di Hotel Ledian, Serang, Banten pada Jumat, 19 Juli 2019.

Mekanisme pemilihan pimpinan MPR diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah atau UU MD3 pasal 427C. Berdasarkan aturan tersebut, pimpinan MPR setelah hasil Pemilu 2019 terdiri atas satu ketua dan empat wakil. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

Tiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan satu orang bakal calon pimpinan MPR. Kemudian, pimpinan MPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR.

Arsul Sani mengatakan, sejak awal revisi UU MD3 memang membawa semangat ingin mengembalikan kebersamaan dan mengedepankan musyawarah. "Tidak lagi seperti yang terjadi pada hasil pemilu 2014, dimana satu koalisi mengambil semua pimpinan alat kelengkapan dewan," ujar anggota DPR RI Komisi III tersebut.

PPP, ujar Arsul, dalam posisi terbuka memusyawarahkan kemungkinan Gerindra sebagai Ketua MPR. "Soal apakah kemudian itu bisa terealisasi atau tidak, ya nanti kan bagaimana sikap partai koalisi," ujar Arsul.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf ini mengatakan, dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan dengan partai-partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) untuk membahas hal tersebut. Ada lima partai KIK yang lolos ke parlemen, yakni; PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, dan PPP.

"DPR kan mau reses di akhir bulan ini, mungkin selama masa reses itu kita akan kami gunakan untuk berkomunikasi secara intensif," ujar Arsul.

Setelah pembicaraan internal di KIK, ujar Arsul, selanjutnya tidak menutup kemungkinan juga partainya bertemu dengan partai-partai di luar koalisi. "Pokoknya dalam bulan ini kami mau bahas di internal KIK dulu," ujar Arsul.