TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir Partai Gerindra yang mengincar kursi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ace mengatakan, pembicaraan rekonsiliasi pascapemilihan presiden bukan cuma menyangkut pembagian kekuasaan.
"Pembicaraan rekonsiliasi kan bukan sekadar bagi-bagi kursi," kata Ace kepada wartawan, Jumat, 19 Juli 2019.
Ace mengatakan Gerindra harus berbicara terlebih dulu dengan partai Koalisi Indonesia Kerja yang menjadi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin jika ingin menduduki posisi ketua MPR. Menurut Ace, tak menutup kemungkinan terjadi pembicaraan antara partai KIK dan partai eks koalisi pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mengingat pemilihan pimpinan MPR melalui sistem paket.
Ace menegaskan Golkar juga berkeinginan menempati jabatan ketua MPR itu. Sejauh ini, Golkar mengklaim diri layak lantaran merupakan pemenang kedua di pemilihan legislatif 2019 dari segi perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.
"Partai Golkar sendiri akan memprioritaskan kepada Koalisi Indonesia Kerja untuk lebih mensolidkan dukungan ketua MPR RI untuk Partai Golkar," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan partainya seharusnya mendapat kursi ketua MPR. Dia berujar posisi ketua MPR untuk partainya tak terlepas dari semangat rekonsiliasi pascapilpres.
"Semangat rekonsiliasi untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa ini pertama-tama harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR, terutama oleh para pemimpin partai politik, dalam menetapkan ketua MPR," kata Sodik lewat keterangan tertulis, Jumat, 19 Juli 2019.
Sodik menuturkan, inti rekonsiliasi ialah memperkokoh kembali semangat kebersamaan demi kepentingan yang lebih besar. Dia menyebut persatuan dan kesatuan menjadi modal paling penting memperkuat kembali kedaulatan dan kemajuan Indonesia di pelbagai bidang, termasuk ekonomi.
Sodik mengatakan, dengan alasan itulah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mau bertemu Presiden terpilih Joko Widodo. Menurut Sodik, pertemuan itu mengandung risiko hengkangnya para pendukung Prabowo.
"Hanya atas dasar inilah maka Prabowo Subianto dengan risiko dikecam bahkan ditinggalkan oleh sebagian pendukungnya berani melakukan pertemuan dengan Jokowi," kata dia.
