INFO NASIONAL — Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan inovasi untuk mendongkrak pendapatan daerah. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi se-Indonesia bertajuk "Optimalisasi Pajak Daerah" di Crowne Plaza Hotel Bandung, Jawa Barat, Kamis, 18 Juli 2019.

Bapenda Jawa Barat telah menerima banyak penghargaan dari berbagai lembaga atas inovasi dan prestasi yang diraih. Inovasi teranyar adalah Samsat J’bret atau Samsat Jawa Barat 'Ngabret.' Program tersebut merupakan inovasi dan kolaborasi Tim Pembina Samsat Jawa Barat untuk memudahkan wajib pajak saat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan.

Lewat layanan tersebut, pembayaran PKB Tahunan Provinsi Jawa Barat Wilayah Hukum Polda Jawa Barat kini bisa dilakukan di kantor polsek, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, hingga melalui financial technology, seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Kaspro. "Intinya kita permudah masyarakat untuk membayar pajak, kita ciptakan inovasi supaya bayar pajak mudah, murah, dan cepat," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.

Meski begitu, Wakil Gubernur Jawa Barat mengatakan masih banyak target pendapatan daerah yang harus dicapai. Saat ini, jumlah penunggak pajak kendaraan mencapai sekitar 30 persen dari total wajib pajak. Untuk itu, perlu adanya kerja sama antar aparat penegak hukum, seperti pola operasi gabungan bersama Tim Pembina Samsat agar efektif menghadirkan sikap taat pajak.

Selain itu, kata Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum, insan pajak harus memberi pelayanan prima dan rajin melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perpajakan. "Komunikasi dengan masyarakat adalah kunci, salah satunya bisa dengan aktif di jagat digital, Jangan pakai gaya lama, harus cepat, pelayanan, prima, mudah, dan cepat. Insyaallah pendapatan daerah akan meningkat dari tahun ke tahun," ujarnya.

Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat, Hening Widiatmoko, mengatakan Rakornas antara lain membahas strategi peningkatan pajak daerah. "Rakernas juga untuk menyamakan persepsi antara pusat dan daerah agar perencanaan pembangunan daerah berorientasi kepada seluruh program dan sukses sesuai dengan rencana," katanya.