TEMPO.CO, Jakarta - Setelah PKB, Golkar, dan Nasdem blak-blakan menyatakan mengincar kursi ketua majelis permusyawartan rakyat, PPP belakangan mengungkap keinginannya untuk mendapatkan kursi ketua MPR RI.

"PPP juga ingin diberi tempat (di MPR), kami kan tidak mendapatkan tempat di (Ketua) DPR," ujar Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di kantor DPP PPP Diponegoro, Jakarta pada Kamis, 18 Juli 2019.

Mekanisme pemilihan pimpinan MPR diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah atau UU MD3 pasal 427C. Berdasarkan aturan tersebut, pimpinan MPR setelah hasil Pemilu 2019 terdiri atas satu ketua dan empat wakil. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

Tiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan satu orang bakal calon pimpinan MPR. Kemudian, pimpinan MPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR.

Arsul mengatakan, para ketua umum partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) harusnya bisa berembuk untuk menentukan paket MPR yang akan diajukan. Di koalisi mereka, ada lima partai yang lolos ke parlemen, yakni PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, dan PPP. Sebagai partai pemenang, jatah kursi ketua DPR dipastikan menjadi milik PDIP. Untuk itu, empat partai koalisi Jokowi lainnya berebut kursi ketua MPR.

Agar tak terus gaduh di media, ujar Arsul, para ketua umum harus bertemu untuk mencari win-win solution. "Para ketum KIK dipastikan akan bertemu bulan Juli ini," ujar Arsul.

Selangkah lebih maju dari PPP, Partai Golkar, PKB, dan NasDem mengaku sudah melakukan lobi-lobi politik demi melancarkan kader partai masing-masing duduk di kursi Ketua MPR. Bahkan, PKB memberi sinyal bahwasanya partai tersebut tidak tawar-menawar terkait posisi Ketua MPR untuk Muhaimin Iskandar.

PKB bahkan membuka kemungkinan opsi mengajukan paket bersama partai non-koalisi, jika deal-deal politik dianggap tidak menguntungkan. "PKB tentu ingin menjaga soliditas di koalisi. Tetapi paket itu bisa berubah tergantung perjalanan. Prioritas tentu bersama koalisi," ujar Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan.

Di lain sisi, Partai Golkar sebagai partai kedua pemilik kursi terbanyak di parlemen, merasa paling berhak atas kursi Ketua MPR RI. "Di parlemen kan posisi berdasarkan kursi. Kalau di MPR terkait dengan paket. Tetapi kan urutan (posisi) bergantung kursi. Jadi proporsional saja," ujar Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 17 Juli 2019.

Simak berita tentang PPP hanya di Tempo.co