TEMPO.CO, Jakarta - Polri pastikan tak semua kasus yang menjerat Rizieq Shihab telah dihentikan atau di-SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menyatakan polisi masih memproses beberapa kasus Rizieq yang kini mukim di Arab Saudi itu.

"Sudah saya konfirmasi ke Bareskrim, kasus yang di-SP3 hanya yang di Kepolisian Daerah Jawa Barat," ucap dia di kantornya, Selasa, 15 Juli 2019 malam. Sementara untuk kasus lainnya, Dedi memastikan, masih berjalan dan ditangani.

Kasus Rizieq yang ditangani Polda Jawa Barat adalah dugaan penoadaan terhadap Pancasila. Kasus ini dihentikan Mei 2018 karena dinilai tidak cukup bukti.

Sebelumnya, Sekretaris Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) Munarman menyatakan tak ada kasus hukum yang menghalangi kepulangan Rizieq Shihab ke tanah air. Dia menyatakan semua perkara yang menjerat Rizieq sebagai tersangka telah selesai atau mendapat surat penghentian penyidikan perkara (SP3).

Berikut deretan pengaduan yang pernah dilakukan publik atas Rizieq Sihab kepada polisi:

1. Dugaan Melecehkan Umat Kristen

Pada 26 Desember 2016, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia melaporkan Rizieq terkait ceramah Imam Besar FPI itu dalam situs YouTube yang dianggap melecehkan umat Kristen ke Polda Metro Jaya. Rizieq dituduh melanggar Pasal 156 dan 156a KUHP serta UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

3. Dugaan Menyebarkan Kebencian

Pada 27 Desember 2016, Student Peace Institute melaporkan Rizieq dengan tuduhan menyebarkan kebencian bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP dan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU ITE.

4. Dugaan Memecah-belah NKRI

Pada 30 Desember 2016, Rumah Pelita (forum mahasiswa-pemuda lintas agama) melaporkan Rizieq ke Polda Metro Jaya yang dinilai memecah-belah persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, memecah-belah umat Islam, serta menimbulkan rasa benci terhadap sesama.

5. Laporan Soal Mata Uang berlogo palu-Arit

Pada 8 Januari 2017, Jaringan Intelektual Muda Antifitnah melaporkan Rizieq perihal ceramahnya soal mata uang baru berlogo "palu-arit" ke Polda Metro Jaya. Rizieq dilaporkan atas dugaan melanggar Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 28 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 2 UU ITE.

Pada 10 Januari 2017, Solidaritas Merah Putih (Solmet) juga melaporkan Rizieq ke Polda Metro Jaya, untuk soal yang sama.

6. Dugaan Pelecehan Terkait Ucapan Sampurasun

Pada 25 Januari 2017, Kepala Polda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan, menyampaikan ada yang melaporkan pemimpin FPI, Rizieq Syihab, mengenai ucapan bahasa Sunda sampurasun yang diplesetkan menjadi "campur racun". Pelapornya adalah Angkatan Muda Siliwangi pada 24 November 2015 ke SPKT Polda Jabar dengan nomor surat LPB/967/XI/2015/JABAR tertanggal 24 November 2015. Kasus ini tengah ditangani Subdit II Ditreskrimsus Polda Jabar.

7. Penyelidikan Dugaan Penyerobotan Tanah Megamendung

Kapolda Jabar Inspektur Jenderal Anton Charliyan menyebutkan Rizieq Syihab diduga terkait dengan penyerobotan dan pemilikan tanah negara tanpa hak. "Kami masih menyelidiki. Itu baru dugaan," ujar Anton pda 25 Januari 2017. Tanah yang dimaksud, yaitu lahan Perhutani di Megamendung, Bogor, dekat rumah Rizieq.

Ketika bertandang ke DPR, Rizieq berharap persoalan hukum yang membelitnya diselesaikan secara kekeluargaan. Rizieq menginginkan ada yang bersedia menjembatani dialog dengan pelapor. "Alangkah baiknya itu didialogkan secara kekeluargaan," kata Rizieq di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2017.

8. Dugaan Chat Pornografi

Pada 30 Januari 2017, Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi, melaporkan penyebaran konten berbau pornografi yang diduga Rizieq Shihab dan Firza Husein ke Polda Metro Jaya. Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus ini. "Penyidik sudah menghentikan kasus ini," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal, 17 Juni 2018.

ANDITA RAHMA | PDAT | BERBAGAI SUMBER