TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Sumantri Suwarno mengatakan Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi tak perlu memaksakan menteri milenial dalam kabinet.

"Pengikut media sosial ratusan ribu, namun tidak memiliki rekam jejak. Tidak bisa orang yang hanya lahir dari media sosial menjadi menteri," kata Sumantri di Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.

Kabinet di pemerintahan, kata dia, disusun dengan pertimbangan yang besar. Dibentuk untuk menjawab tantangan penyelesaian persoalan bangsa. Sumantri mengatakan Bukan berarti hanya karena isu milenial sedang menjadi pembicaraan dan perhatian, akhirnya membuat presiden harus menyediakan slot kursi di kabinet untuk golongan itu

"Kalau seperti salah seorang menteri di Malaysia ya tidak masalah, memang ada dari golongan millenial, tetapi dia memiliki rekam jejak yang jelas, punya segudang prestasi dan lulusan Oxford," kata Sumantri.

Presiden Jokowi, kata dia, mempunyai visi yang besar dan faktanya tantangan ke depan tidak mudah, baik kondisi ekonomi nasional, global, maupun persaingan antar negara yang makin ketat. Jadi, ia berpendapat menteri yang terpilih harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang layak untuk menangani permasalahan level negara.

Wacana menteri milenial, menurut Sumantri, tidak bisa hanya dimaknai sebagai representasi kelompok umur. Tetapi tetap harus memiliki kompetensi dan terutama wawasan strategi kebangsaan.