TEMPO.CO, Jakarta - Terpidana pelanggaran Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril Maknun, tak kuasa menahan tangisnya saat membacakan surat yang ia tulis untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam suratnya, ia bercerita tentang awal mula kasus yang menjeratnya dan harapan agar presiden mengabulkan permohonan amnestinya.

Baca: Pagi Ini Baiq Nuril Serahkan Petisi Dukung Jokowi Beri Amnesti

Surat ini ia serahkan terlebih dahulu pada Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Surat pribadi itu ia berikan bersama dengan ribuan surat dukungan dari masyarakat agar Jokowi memberikan amnesti.

"Yang mulia Bapak Presiden, kasus yang menimpa saya terjadi mulai dari tahun 2013. 'Teror' yang dilakukan oleh atasan saya terjadi berulang kali, bukan hanya melalui pembicaraan telepon, tapi juga saat perjumpaan langsung," kata Nuril di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.

Ia lalu menceritakan bentuk-bentuk dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh mantan atasannya di SMAN 7 Mataram. Saat ini lah tangis ibu tiga anak tersebut pecah.

Dalam suratnya, Nuril juga menceritakan dampak kasus yang menjeratnya ini kepada kehidupan keluarganya. Menurut dia, suaminya harus kehilangan pekerjaan lantaran menjaga anak-anak saat dirinya menjalani proses persidangan.

Nuril menuturkan ia tidak memiliki niat untuk mempermalukan seseorang saat memutuskan merekam percakapan mesum atasannya itu. Rekaman itu ia buat sekadar untuk mewanti-wanti atasannya agar tidak menjalankan niatnya.

"Jika kemudian atasan saya benar-benar “memaksa” saya untuk melakukan hasrat bejatnya, dengan terpaksa, akan saya katakan padanya saya merekam apa yang dia katakan," katanya.

Nuril menuturkan, yang ia perjuangkan saat ini bukan semata-mata demi dirinya sendiri. "Perjuangan ini adalah perjuangan untuk menegakkan harkat martabat kemanusiaan di negara tercinta ini," ucapnya.

Baca: Kasus Baiq Nuril, Pemerintah Pertimbangkan Tinjau Ulang UU ITE

Atas dasar itu, Nuril berharap Jokowi mau memberikan amnesti dan segera menyurati Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta pertimbangannya.