TEMPO Interaktif, Jakarta:Puluhan orang dari Serikat Penanggulangan Komunis Gaya Baru berunjuk rasa di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(Komnas HAM), Selasa (29/4). Mereka meminta Tim Ad Hoc kasus 1965 dibubarkan. "Bila tidak dibubarkan Komnas HAM akan menciptakan perseturuan anak bangsa," kata salah satu peserta unjuk rasa dalam orasinya.Koordinator Serikat Penanggulangan Komunis Gaya Baru Imanan mengatakan mereka datang dari Surabaya. "Kami sudah datang empat kali kesini minta Tim Ad Hoc kasus 65 dibubarkan," kata Imanan. Peserta aksi sempat membakar bendera warna merah dengan lambang palu arit dipintu masuk kantor Komnas HAM. Mereka diterima Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh. manan mengatakan arah penyelidikan Tim Ad Hoc kasus 1956 menjadikan orang-orang PKI sebagai korban. Dia menilai Komnas HAM tidak adil. "Kalau mau harus semua dibuka," ujar dia. Misalnya pemberontakan PKI 1948, Poso, dan Sampit. Ridha Saleh mengatakan keinginan tersebut sudah didiskusikan dengan komisioner lainnya. "Ini akan dibawa dalam rapat paripurna," ujar Ridha. Dia menjamin Komnas HAM independen dan imparsal mengungkap kasus ini. "Kami ingin meluruskan sejarah, tidak akan membela kelompok tertentu," ujar dia. Selain kelompok islam, lanjut Ridha, ada masyarakat sipil, yang bukan anggota PKI, menjadi korban kasus 1965. SUTARTO
Berita terkait
Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti
13 jam lalu
Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.
Baca SelengkapnyaBara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan
2 hari lalu
Bulan Mei dikenang sebagai penanda lahirnya Reformasi. Namun, bagi sebagian masyarakat, bulan ini dikenang dengan duka mendalam dari kasus penculikan.
Baca SelengkapnyaStudi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi
4 hari lalu
Tim peneliti di Pusat Studi HAM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin mengkaji proses Ibu Kota Negara (IKN): sama saja dengan PSN lainnya.
Baca SelengkapnyaKepala Operasi Damai Cartenz Bantah Tutup Akses Lembaga HAM ke Papua
5 hari lalu
Kepala Operasi Damai Cartenz membantah tudingan KKB yang menyatakan pemerintah Indonesia menutup akses lembaga HAM ke Papua.
Baca SelengkapnyaTPNPB-OPM Minta Pemerintah Indonesia Buka Akses Lembaga HAM ke Papua
8 hari lalu
TPNPB-OPM meminta pemerintah Indonesia membuka akses bagi lembaga-lembaga HAM nasional maupun internasional ke Papua.
Baca SelengkapnyaPrihatin Kekerasan Terhadap Mahasiswa Universitas Pamulang yang Menggelar Doa Rosario, Dirjen HAM: Perlu Dialog
11 hari lalu
Menurutnya, kasus kekerasan seperti yang dialami mahasiswa Universitas Pamulang tidak boleh terjadi di Indonesia yang menjunjung tinggi pancasila.
Baca SelengkapnyaPemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik
14 hari lalu
Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.
Baca SelengkapnyaAktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna
27 hari lalu
Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976
Baca SelengkapnyaIsrael Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober
32 hari lalu
Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.
Baca SelengkapnyaMK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia
59 hari lalu
MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?
2 jam lalu
Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut
4 jam lalu
Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden
6 jam lalu
