TEMPO.CO, Mataram - Baiq Nuril Maknun mengirim surat permohonan amnesti atau pengampunan dari Presiden Jokowi menyusul penolakan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali putusan Mahkamah Agung atas perkara yang menimpa mantan pegawai honorer di SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, tersebut.

Menurut pengacara Baiq Nuril, Joko Jumadi, meminta amnesti kepada presiden adalah hak Nuril selalu warga negara yang kecewa dengan hukum yang tak berpihak kepadanya. "Baiq Nuril itu korban, semua upaya hukum sudah ditempuhnya tapi gagal. Sesuatu yang wajar jika dia berharap Presiden memberinya amnesti," kata Joko ketika dihubungi Tempo pada Jumat malam, 5 Juli 2019.

Baca: Jokowi Persilakan Baiq Nuril Ajukan Amnesti

Surat tulisan tangan Nuril itu singkat saja. Di menyatakan sekaligus menagih janji Jokowi memberika amnesti. Berikut kutipan lengkap surat Nuril yang ditulis dengan huruf kapital:

"SALAM HORMAT UNTUK BAPAK PRESIDEN. BAPAK PRESIDEN, PK SAYA DITOLAK. SAYA MEMOHON DAN MENAGIH JANJI BAPAK UNTUK MEMBERIKAN AMNESTI KARENA HANYA JALAN INI SATU-SATUNYA HARAPAN SAYA. HORMAT SAYA B.NURIL MAKNUN."

Baiq Nuril terjerat pelanggaran UU ITE setelah rekaman percakapan telepon bernada asusila dari Kepala SMA 7 Haji Muslim tersebar viral. Korban pelecehan ini malah dilaporkan telah mencemarkan nama baik Haji Muslim. Nuril dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Mataram pada 2017.

Jaksa Penuntut Umum lantas mengajukan kasasi. MA menerima permohonan jaksa kemudian memvonis Nuril 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Tak terima diputus bersalah, Nuril memgajukan PK. Namun, pada Kamis, 4 Juli 2019, MA memutuskan menolak PK dan Nuril tetap dinyatakan bersalah karena melakukan transmisi percakapan pornografi Haji MUslim. Nuril berharap amnesti Jokowi akan membebaskannya.

Presiden Jokowi telah menanggapi kabar putusan PK tentang Nuril. Dia mempersilakan Baiq Nuril mengajukan amnesti. "Boleh (mengajukan amnesti), secepatnya," kata Jokowi di Pangkalan Udara TNI AU Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, pada Jumat, 5 Juli 2019.

Baca juga: Mahkamah Agung Tolak PK Baiq Nuril dalam Kasus UU ITE

Menurut Joko, tim kuasa hukum mempersiapkan langkah-langkah terbaik untuk menyelamatkan Baiq Nuril dari hukuman yang diputuskan MA, antara lain mengupayakan amnesti dari Jokowi. Mental Nuril dan keluarganya pun disiapkan untuk menerima eksekusi putusan MA. "Kami menghormati keputusan MA itu, namun kami berharap masih ada keadilan untuk Baiq Nuril."

Abdul Latief Apriaman