Mengintip Harta Kekayaan Perwira Polri Pendaftar Capim KPK

Reporter

Andita Rahma

Editor

Amirullah

Rabu, 3 Juli 2019 07:46 WIB

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) usai bertemu dengan pimpinan KPK, pada Rabu, 12 Juni 2019 TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Dua dari sembilan perwira Polri yang mendaftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) telah melaporkan harta kekayaan untuk 2019. Sementara sisanya belum melaporkan untuk tahun terakhir, alias terlambat.

Baca: Kata KPK Soal LHKPN Calon Peserta Seleksi Capim dari Polri

Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Inspektur Jenderal Antam Novambar dan Perwira Tinggi penugasan di Badan Siber dan Sandi Negara Inspektur Jenderal Dharma Pongkerum tercatat sudah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2019 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Antam memiliki harta kekayaan sebanyak Rp 6,64 miliar. Sementara, Dharma memiliki kekayaan sebesar Rp 9,77 miliar. Keduanya tercatat tengah mendaftar calon pimpinan KPK.

"Pada dasarnya seluruh perwira Polri tersebut pernah melaporkan LHKPN ke KPK. Pelaporan ada yang dilakukan pada tahun 2007, 2008, 2011, 2013, 2014 hingga 2019. Namun terdapat beberapa nama yang belum atau sudah melaporkan namun terlambat melaporkan LHKPN secara periodik untuk tahun 2018 lalu," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta Selatan pada Selasa, 2 Juli 2019.

Advertising
Advertising

Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri Brigadir Jenderal Juansih dan Wakapolda Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Sri Handayani tercatat belum melaporkan LHKPN sejak 2007 lalu. Harta kekayaan mereka per-2007 tercatat Rp 1 miliar untuk Juansih dan Rp 1,41 miliar untuk Sri Handayani.

Sedangkan, tiga lainnya belum melaporkan LHKPN sejak 2014, 2015, 2017, dan 2018. Perwira tinggi yang terakhir melapor pada 2014 adalah Karosunluhkum Divkum Polri Brigadir Jenderal Agung Makbul dengan harta kekayaan sebesar Rp993 juta.

Disusul Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigadir Jenderal Bambang Sri Herwanto dan Pati Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Muhammad Iswandi Hari. Keduanya terakhir melapor LHKPN pada 2015. Bambang diketahui memiliki harta sebesar Rp3,2 miliar, dan Iswandi Rp1,2 miliar.

Baca: Pansel Capim KPK: Sudah 127 Pendaftar Hingga Hari Ini

Lalu, yang terakhir melapor pada 2017 Analis Kebijakan Utama Bidang Polair Baharkam Polri Inspektur Jenderal Abdul Gofur dengan harta kekayaan Rp1,1 miliar dan pada 2018 ada Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Inspektur Jenderal Coki Manurung Rp4,8 miliar.

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

6 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

6 jam lalu

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

Dirjen Bea dan Cukai Askolani menjadi sorotan karena memiliki harta Rp 51,8 miliar

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

7 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

13 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya