Demokrat Memilih Pasif Soal Gabung ke Koalisi Jokowi

Rabu, 26 Juni 2019 10:03 WIB

Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat pada Selasa, 14 Agustus 2018. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengaku partainya pasif ihwal kemungkinan merapat ke koalisi calon presiden inkumben Joko Widodo di periode yang akan datang. Jansen mengatakan, partainya bersikap menunggu keputusan Jokowi.

Baca juga: Majelis Tinggi Minta Demokrat di Kubu Prabowo Sampai Sidang MK

"Jika Pak Jokowi merasa butuh Demokrat untuk terlibat memperkuat pemerintahan lima tahun ke depan ya syukur. Prinsipnya Partai Demokrat di posisi pasif, menunggu aja, ketimbang menambah polemik di ruang publik," kata Jansen ketika dihubungi, Rabu, 26 Juni 2019.

Seusai pencolosan Pemilihan Umum 2019, Partai Demokrat disebut-sebut sebagai salah satu partai di koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang kemungkinan akan berpindah ke koalisi Jokowi - Ma'ruf Amin. Anggapan ini menguat dengan serentetan pertemuan Ketua Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Jokowi.

AHY menemui Jokowi di Istana Negara pada 22 Mei dan pada perayaan Idul Fitri 5 Juni lalu. Tak cuma menyambangi Istana, AHY dan adiknya, Edhie Baskoro Yudhoyono juga menemui Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

Advertising
Advertising

Belakangan, justru Partai Gerindra yang disebut-sebut diutamakan untuk bergabung ke koalisi Jokowi. Seorang politikus PDIP mengatakan Megawati juga lebih nyaman berkoalisi dengan Gerindra, mengingat Mega pernah berpasangan dengan Prabowo di pilpres 2009.

"Gerindra dianggap lawan yang gentle. Sikap itu membuat sebagian teman-teman sangat menghormati," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2019.

Jansen enggan berkomentar perihal ini. Dia berujar, publik yang akan menilai sikap Gerindra yang selama ini mengatakan akan konsisten menjadi oposisi.

"Apakah Gerindra seperti yang selalu dikatakan para jubirnya, kami akan konsisten di luar pemerintahan. Kita lihat saja, mereka konsisten enggak dengan perkataannya itu. Jangan-jangan malah mereka yang masuk," kata Jansen.

Baca juga: PAN Mengakui Demokrat Tidak Sejalan dalam Koalisi Prabowo-Sandi

Adapun ihwal nasib Demokrat ke depan, Jansen mengatakan partainya siap berada di dalam atau di luar pemerintahan. Dia berujar, Demokrat memiliki pengalaman 10 tahun memerintah dan lima tahun di luar pemerintahan. Menurut Jansen, pengalaman itu menjadi nilai tambah bagi partainya di manapun berada nanti.

"Misalnya terlibat dalam pemerintahan Pak Jokowi lima tahun ke depan, ya kontribusi Partai Demokrat itu pasti berbeda dengan partai-partai lain karena kami punya pengalaman sepuluh tahun. Tapi kalau di luar pemerintahan ya kami akan jadi oposisi yang kritis," kata dia.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | KORAN TEMPO

Berita terkait

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

7 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

9 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

9 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

21 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

1 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya