TEMPO.CO, Jakarta - Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, meyakini para hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) bersikap independen selama proses persidangan sengketa pemilihan presiden yang diajukan pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Maka dia meminta semua pihak bersedia menerima apapun hasil keputusan sidang MK nanti.

Baca juga: BPN Prabowo Berharap Hakim MK Telusuri Peran Hasto Kriyanto

Ia menuturkan selama proses pemilihan presiden kali ini banyak drama muncul dan terkesan mengganggu kredibilitas lembaga-lembaga yang bersinggungan. Hal sama ia rasakan pula di sidang MK kali ini. "Muncul framing jika 02 kalah maka MK ada (mendukung) di kubu 01. Ini bahaya sekali," kata dia dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Ahad, 23 Juni 2019.

Menurut Bivitri, dalam persidangan kadang terlihat sikap dari sejumlah hakim yang terkesan keras terhadap saksi maupun tim kuasa hukum. Namun ia merasa perlakuan hakim tersebut diterima oleh seluruh kubu baik pemohon, termohon (Komisi Pemilihan Umum), atau pihak terkait (kubu pasangan calon presiden Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin).

"Itu manusiawi. Kalau dibilang para hakim sudah mengambil posisi (mendukung salah satu pihak), itu random. Misal Hakim Arief Hidayat ketika memeriksa saksi pemohon ada pernyataan 'kampung', tapi ketika memeriksa saksi termohon ekspresi semacam itu ada juga," tutur dia.

Bivitri berujar gesture hakim yang terkadang keras itu lantaran demi mengatur kelancaran jalannya persidangan. Namun ia merasa di persidangan kali ini sikap para hakim MK terkesan lebih longgar kepada segala macam tingkah peserta sidang ketimbang sidang lainnya. "Mungkin karena para hakim menyadari tensi politik yang tinggi," katanya.