Ketua Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 Yenti Ganarsih (keempat kiri) bersama Wakil Ketua Pansel KPK Indriyanto Seno Adji (kanan), anggota Pansel KPK Marcus Priyo Gunarto (kedua kanan), Hendardi (ketiga kanan), Harkristuti Harkrisnowo (keempat kanan), Diani Sadia Wati (kelima kanan), Al Araf (ketiga kiri), Mualimin Abdi (kedua kiri) dan Hamdi Moeloek (kiri) usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 17 Juni 2019. ANTARA
TEMPO.CO, Malang-Sebanyak 11 tokoh mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau sejak dibuka pendaftaran mulai 17 Juni 2019. Mereka melamar secara langsung datang ke KPK atau mengirim melalui surat elektronik. “Saya belum tahu identitas para pelamar,” kata anggota panitia seleksi KPK, Hendardi, saat sosialisasi seleksi calon pimpinan KPK di Universitas Brawijaya Malang, Rabu, 19 Juni 2019.
Hendardi mengaku panitia seleksi tak mendapat titipan dari siapa pun, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Hendardi panitia seleksi KPK terjaga integritas dan independensinya. Menurut Hendardi Presiden Jokowi hanya menyampaikan pesan agar pimpinan KPK mendatang menekankankan soal pencegahan korupsi. Semangat pencegahan korupsi penting, agar lembaga mencegah korupsi sejak awal.
Penindakan atau operasi tangkap tangan, ujarnya, juga penting untuk memberikan efek jera. Hendardi mengundang para tokoh publik di seluruh Nusantara untuk mendaftar sebagai bagian dari pemberantasan korupsi. Sosialisasi dilakukan di daerah yang berpotensi memiliki tokoh gerakan antikorupsi. “Kami jemput bola melibatkan lembaga antikorupsi dan perguruan tinggi,” ujarnya.
Aktivis Transparancy International Indonesia Wawan Sujatmiko mengatakan dalam Undang-Undang tak ada kuota profesi, seperti perwakilan kejaksaan dan kepolisian. “Kelompok masyarakat sipil menyayangkan kenapa panitia seleksi bertemu Kapolri,” katanya.
Bahkan, Kapolri Tito Karnavian menyatakan menyiapkan delapan perwira tinggi untuk mendaftar calon pimpinan KPK. Padahal, kepolisian dan kejaksaan memiliki fungsi penindakan dan menangani tindak pidana korupsi. “Kenapa mereka tak diposisikan sebagai garda penindakan korupsi di masing-masing lembaganya,” tanya Wawan.
Beredar kabar tiga tokoh di Malang terdiri dari pegiat antikorupsi dan akademikus bakal mendaftar calon pimpinan KPK. Pegiat antikorupsi yang juga Ketua Dewan Pengurus Yayasan Malang Corruption Watch (MCW) Luthfi Jayadi Kurniawan mengaku tengah menyiapkan berkas untuk daftar calon pimpinan KPK. “Saya siapkan berkas, untuk mendaftar lihat situasi dulu,” katanya.
