TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Satya Widya Yudha mendukung Polri memantau percakapan di grup perpesanan WhatsApp. Upaya ini, kata dia, dilakukan untuk mencegah hoaks.

Baca: SafeNet Pertanyakan Dasar Hukum Polisi Pantau Grup WhatsApp

"Saya mendukung upaya Polri apabila itu dimaksudkan untuk mencegah hoaks dan tindakan-tindakan penghasutan," ujar Satya saat dihubungi, Ahad, 16 Juni 2019. Meski begitu, menurut Satya, Polri juga perlu melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara dalam pelaksanannya.

Satya menjelaskan, Komisi I sebelumnya pernah melakukan kunjungan ke kantor WhatsApp di Washington DC, Amerika Serikat, pada Desember 2018. Saat itu, kata dia, pihaknya meminta pihak WhatsApp dan Facebook bisa melakukan screening terhadap konten-konten berita bohong atau hoaks. "Mereka akan mengusahakan, namun belum maksimal," ucap Satya.

Sebelumnya, Direktorat Siber Badan Reserse Kriminal Polri berencana memantau grup-grup WhatsApp. Polisi berdalih patroli itu hanya dilakukan di grup WhatsApp yang terindikasi menyebarkan kabar bohong atau hoaks.

Langkah Polri untuk melaksanakan patroli siber dicetuskan usai menangkap tersangka penyebaran hoaks yang disebarkan melalui grup WhatsApp yakni YM, 32 tahun, warga Depok. Polisi menyangka YM menyebar hoaks mengenai percakapan antara Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Hoaks tersebut membuat seolah-olah keduanya telah merekayasa kasus dugaan rencana pembunuhan oleh Kivlan Zen.

Berbeda dengan Satya, Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju menolak rencana Polri tersebut. Dia mengatakan patroli kepolisian di aplikasi WhatsApp tidak boleh dilakukan.

"Enggak boleh dilakukan, karena objeknya jadi semua orang," ucap Anggara saat dihubungi, Ahad, 16 Juni 2019. Ia mengatakan, patroli tersebut dapat menjurus pada pengawasan massal yang dikhawatirkan dapat menerobos ruang privat.

Baca: Patroli Siber Polri Pantau Grup WhatsApp yang Sebar Hoaks

Anggara menuturkan, pemeriksaan grup WhatsApp baru bisa dilakukan jika ditemukan adanya kejahatan atau pelanggaran hukum terlebih dahulu. "Harus ada indikasi kejahatan," kata dia.