Pansel KPK Minta BNPT dan BIN untuk Cek Rekam Jejak Capim

Reporter

M Rosseno Aji

Kamis, 13 Juni 2019 19:49 WIB

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih bersama anggota Pansel mengumumkan pendaftaran Komisioner KPK 2019-2023 di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, 20 Mei 2019. Tempo/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023 akan meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN) mengecek rekam jejak calon pimpinan. Pansel KPK menyatakan tak ingin kecolongan meloloskan calon pimpinan yang terpapar terorisme.

Baca: Tim Pansel Minta Kapolri Kirim Anggotanya untuk Daftar Capim KPK

"Karena eranya seperti ini, kami tidak mau kecolongan," kata Ketua Pansel KPK, Yenti Garnasih di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019.

Pansel KPK bakal menyambangi BNPT dan BIN di sela kunjungan anggota tim pansel ke sejumlah daerah untuk mensosialisasikan pembukaan pendaftaran calon pimpinan KPK. Pendaftaran calon pimpinan akan dibuka pada 17 Juni sampai 4 Juli 2019.

Sebelumnya, pansel telah mengunjungi KPK dan Kejaksaan Agung. Kepada KPK, pansel meminta lembaga itu membantu menelusuri rekam jejak calon pimpinan soal korupsi. Hari ini, tim yang dipimpin oleh Yenti itu sowan ke Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian. Pansel meminta Kapolri mendorong anggotanya untuk mendaftar. Selain itu, tim juga akan mengunjungi Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Elektronik (PPATK).

Baca: Begini Cara Pansel KPK Jemput Bola Kandidat Berkualitas

Yenti mengatakan pihaknya meminta banyak masukan dari lembaga lain dan tokoh masyarakat serta media massa untuk memetakan sosok calon pimpinan yang ideal. Dia bilang korupsi adalah masalah yang harus dituntaskan bersama. "Korupsi itu permasalahan kita semua," katanya.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Segera Jalani Sidang Kasus Gratifikasi dan TPPU di Tipikor Surabaya

2 jam lalu

Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Segera Jalani Sidang Kasus Gratifikasi dan TPPU di Tipikor Surabaya

Jaksa KPK telah melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara dengan terdakwa Eko Darmanto ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat lalu.

Baca Selengkapnya

Saksi Sidang Syahrul Yasin Limpo Mengaku Pernah Ditagih Ajudan SYL untuk Beli Senjata, tapi Tak Ada Bukti

4 jam lalu

Saksi Sidang Syahrul Yasin Limpo Mengaku Pernah Ditagih Ajudan SYL untuk Beli Senjata, tapi Tak Ada Bukti

Dugaan pembelian senjata oleh ajudan itu diungkap ke persidangan oleh kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo, namun jaksa KPK bilang tidak ada.

Baca Selengkapnya

KPK Terima Konfirmasi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Bakal Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

10 jam lalu

KPK Terima Konfirmasi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Bakal Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sudah 2 kali mangkir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya dan tengah mengajukan praperadilan.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

14 jam lalu

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.

Baca Selengkapnya

Babak Baru Konflik KPK

18 jam lalu

Babak Baru Konflik KPK

Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

19 jam lalu

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.

Baca Selengkapnya

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

19 jam lalu

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

21 jam lalu

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.

Baca Selengkapnya

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

23 jam lalu

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya