TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyiratkan akan banyak agenda politik Jokowi pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sehubungan dengan sengketa pilpres. "Untuk pemerintahan ke depan, restrukturisasi tampaknya sudah dipersiapkan," ujar Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan pada Kamis, 13 Juni 2019. Sesudah MK akan banyak agenda yang akan dikerjakan.

Jika Jokowi ditetapkan menjadi pemenang pemilu, kata Airlangga, untuk pertama kalinya pemerintah di tahun pertama baru sudah punya anggaran. Dia mengimbau seluruh anggota Fraksi Golkar membantu kinerja pemerintah dengan mempercepat regulasi yang akan menjadi dasar kebijakan.

Baca juga: Ini Alasan Jokowi Rajin Undang Pengusaha Setelah Libur Lebaran

"Kita akan fast forward," ujar Menteri Perindustrian ini. Kebijakan itu diharapkan betul-betul diselesaikan, di tahun pertama anggaran baru ini sudah mencerminkan pemerintahan ke depan. namun, ketika disinggung apakah yang dimaksud adalah restrukturisasi kabinet, Airlangga tidak menjawab lugas. "Belum...belum... Belum bahas itu," kata Airlangga.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F. Paulus menilai restrukturisasi mungkin mulai dipersiapkan karena ada isu kuat tentang menteri yang dipanggil menjadi saksi perkara pidana. "Itu bergulir cepat," ujar Lodewijk saat ditemui di lokasi yang sama.

Di Kabinet Kerja ada tiga menteri yang sedang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka adalah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, serta Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Hal itu membuat santer isu beredar bahwa Jokowi akan melakukan perombakan kabinet.

Baca juga: Kubu Jokowi Berencana Bentuk Kabinet Rekonsiliasi

Sumber Tempo yang mengetahui rencana perombakan kabinet mengatakan, Jokowi menyiapkan sejumlah skenario. Ada kemungkinan Presiden mengganti sebagian bawahannya setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan presiden-wakil presiden terpilih. Penggantian ini terutama untuk para menteri yang santer disebut terlibat korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kemungkinan lain, penyusunan kabinet secara menyeluruh dilakukan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, 20 Oktober 2019. Tujuannya supaya kabinet bisa langsung tancap gas menjalankan program pemerintah. Jika skenario ini yang dipilih, para menteri akan kembali dilantik setelah Jokowi dan Ma’ruf mengucapkan sumpah di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Skenario lain, Jokowi mempertahankan kabinet periode pertama hingga dia dilantik kembali.