TEMPO.CO, Jakarta -Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera disingkat PKS, Mardani Ali Sera mengatakan partainya belum mengambil keputusan ihwal posisi politik seusai Pemilihan Umum 2019.

Yaitu, apakah tetap menjadi oposisi atau membuka peluang bekerja sama dengan koalisi pemerintah.

BACA : AHY - Ibas Bertemu Jokowi dan Megawati, PKS Yakin Demokrat Solid

"Langkah ke depan akan diputuskan Majelis Syuro sesudah selesai semua proses," kata Mardani kepada Tempo, Jumat, 7 Juni 2019.

Di periode pemerintahan saat ini, PKS menjadi partai oposisi bersama Partai Gerindra. Namun, partai dakwah ini menempati posisi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dijabat oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid.

Merujuk pada mekanisme pemilihan pimpinan MPR dengan sistem paket yang diatur di Undang-undang MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3), PKS bisa saja bekerja sama dengan partai-partai lain untuk mengajukan paket pimpinan MPR.

Mardani Ali Sera. TEMPO/Muhammad Hidayat

Menurut Mardani, kerangka umum yang dianut partainya ialah memperkokoh Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dia mengatakan PKS dan Gerindra akan bermusyawarah, termasuk dalam menentukan posisi politik ke depannya.

Mardani pun menganggap, di dalam atau di luar pemerintahan partainya tetap bisa berkontribusi untuk bangsa dan masyarakat. "Bagi PKS menjadi oposisi juga bagian dari mencintai negeri," ujar Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga ini.

BACA : Anis Matta Sebut Garbi Berpeluang Menjadi Partai Politik

Sebelumnya, sejumlah anggota partai koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyatakan membuka peluang merangkul oposisi di parlemen. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johny G. Plate, misalnya, mengatakan kubu Jokowi ingin ada gotong royong antara pemerintah dan parlemen.

"Di MPR tentu kami membuka ruang kerja sama juga," kata Johny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019 terkait soal oposisi termasuk PKS.