TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mempersilahkan pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menyerahkan data dan fakta terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan kepolisian kepada tim investigasi kasus kerusuhan 22 Mei 2019.

Baca juga: Setara Sebut 2 Kemungkinan Dalang Kerusuhan 22 Mei 2019

"Kalau punya data dan fakta, silahkan serahkan," kata Dedi saat dihubungi, Ahad, 2 Juni 2019.

Sebelumnya, Komnas HAM mencium indikasi dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kerusuhan 22 Mei. Salah seorang komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, menuturkan beberapa hal yang diselidiki adalah dugaan pelanggaran protap Polri dalam menghadapi massa dan penggunaan peluru tajam. Selain itu, Komnas HAM juga menyelidiki tentang latar belakang orang-orang yang ditangkap polisi.

Menanggapi pernyataan Komnas HAM, Dedi kembali menegaskan bahwa pihaknya telah mengikuti ketentuan dan standar operasional prosedur yang berlaku ketika menangani aksi 22 Mei 2019.

"Polri dalam penanganan unjuk rasa anarkis sudah sesuai ketentuan dan SOP yang berlaku," kata Dedi.

Polisi memang sedang menjadi sorotan dalam penanganan kerusuhan 22 Mei. Koalisi masyarakat menuding lembaga ini melanggar HAM. Salah satu yang sempat viral adalah video polisi yang diduga memukuli seseorang di halaman Masjid AL-Huda, Kampung Bali, Jakarta Pusat.

Baca juga: Kata Titiek Soeharto Dituduh Menjadi Dalang Kerusuhan 22 Mei

Mabes Polri menyebut sudah membentuk tim untuk menyelidiki dugaan pelanggaran di internal mereka dalam menangani kerusuhan 22 Mei. Polisi berjanji akan menerapkan sanksi jika ada anggota mereka yang melanggar protap. Sementara itu, mereka juga membantah menggunakan senjata peluru tajam dalam menangani pengunjuk rasa.