ASN Dilarang Terima Parsel dan Pakai Mobil Dinas untuk Berlebaran

Jumat, 31 Mei 2019 11:08 WIB

Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kemendagri dan BNPP mengikuti apel bersama di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Jumat, 5 April 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin melarang para aparatur sipil negara (ASN) tidak menerima bingkisan atau parsel lebaran. Hal ini, kata dia, sesuai surat edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang imbauan pencegahan gratifikasi sehubungan dengan hari raya keagamaan.

Syafruddin meminta para ASN yang mendapatkan kiriman parsel agar cukup menerima kartu ucapannya saja sedangkan bingkisannya dikembalikan ke pengirim. Ia berujar parsel dapat diindikasikan sebagai gratifikasi atau suap. “Bagi ASN yang membandel menerima parsel akan menerima risiko masing-masing yakni dilaporkan ke KPK,” kata Menteri seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Jumat, 31 Mei 2019.

Baca juga: Moeldoko: Mayoritas Pegawai BUMN dan ASN Pilih Prabowo

Syafruddin menuturkan ASN atau penyelenggara negara menerima gratifikasi baik dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. "Penerimaan gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana."

Dalam surat edaran KPK itu dijelaskan pula jika ada yang menerima gratifikasi maka wajib lapor ke KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Jika gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan kedaluwarsa maka bisa disalurkan ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan. "Melaporkan kepada instansi masing masing disertai dokumentasi penyerahaan.” Instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.

Advertising
Advertising

Baca juga: Survei Charta Kuatkan Pernyataan Moeldoko Soal ASN Pilih Prabowo

Syafruddin juga melarang para ASN menggunakan fasilitas negara untuk mudik. “Saat lebaran, mobil dinas dipergunakan untuk kedinasan dan tidak boleh untuk kepentingan pribadi.”

Ia meminta para abdi negara yang hendak pulang ke kampung halaman tidak menggunakan sepeda motor lantaran rawan kecelakaan. Ia menyarankan para ASN menggunakan transportasi umum seperti bus, kereta api, atau mengikuti mudik gratis yang diselenggarakan oleh banyak instansi.

Berita terkait

Saksi Sidang Syahrul Yasin Limpo Mengaku Pernah Ditagih Ajudan SYL untuk Beli Senjata, tapi Tak Ada Bukti

1 jam lalu

Saksi Sidang Syahrul Yasin Limpo Mengaku Pernah Ditagih Ajudan SYL untuk Beli Senjata, tapi Tak Ada Bukti

Dugaan pembelian senjata oleh ajudan itu diungkap ke persidangan oleh kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo, namun jaksa KPK bilang tidak ada.

Baca Selengkapnya

KPK Terima Konfirmasi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Bakal Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

7 jam lalu

KPK Terima Konfirmasi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Bakal Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sudah 2 kali mangkir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya dan tengah mengajukan praperadilan.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

11 jam lalu

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.

Baca Selengkapnya

Babak Baru Konflik KPK

15 jam lalu

Babak Baru Konflik KPK

Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

16 jam lalu

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.

Baca Selengkapnya

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

16 jam lalu

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

Kepala Bappenas: Pembangunan IKN Sudah 80,82 Persen

17 jam lalu

Kepala Bappenas: Pembangunan IKN Sudah 80,82 Persen

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyatakan bahwa pembangunan IKN sudah mencapai 80,82 persen per 25 April 2024.

Baca Selengkapnya

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

17 jam lalu

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.

Baca Selengkapnya

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

20 jam lalu

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya