TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Andre Rosiade tidak menerima tudingan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang menyebut kubunya harus bertanggungjawab terhadap kerusuhan 21-23 Mei lalu, di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka menilai tudingan PSI ngawur.

"Ngawur PSI ini, seperti kekurangan informasi," kata Andre, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 30 Mei 2019. Menurut dia, Prabowo - Sandiaga sudah berulang kali mengatakan kepada public bahwa cara yang ditempuh dalam memperjuangkan hasil Pemilu 2019 tidak akan keluar atau melanggar konstitusi.

Baca juga: PSI: Prabowo Tanggungjawab Pelibatan Anak dalam Rusuh 22 Mei

Andre menegaskan kebebasan berpendapat di muka umum masih dijamin oleh konstitusi, sesuai Undang Undang nomor 9 tahun 1998. Ia menilai tudingan PSI yang meminta pertanggung jawaban hanya karena pendukung Prabowo - Sandiaga unjuk rasa meminta Bawaslu mengusut kecurangan Pemilu Presiden, adalah hal aneh. "Indonesia negara demokrasi. Kecuali bila PSI berpikiran bahwa Indonesia negara otoriter."

Ia menilai unjuk rasa 21 Mei malam serta 22 Mei berbeda. Ada perbedaan massa antara yang berbuat rusuh, dengan pendukung Prabowo - Sandiaga yang unjuk rasa pada siang hari. Ia malah melihat baik Prabowo maupun Sandiaga berulangkali mengeluarkan himbauan agar pendukungnya berunjukrasa dengan damai. Termasuk melalui konferensi pers dan lewat video yang diunggah pada 22 Mei malam.

Baca juga: PSI Didesak Minta Maaf karena Tuding Prabowo ...

Saat itu Prabowo bahkan meminta pendukungnya yang masih di lokasi unjuk rasa untuk pulang dan beristirahat. Prabowo - Sandiaga meminta pendukungnya untuk unjuk rasa dengan damai dan tidak melanggar hukum. “Jadi kenapa harus bertanggung jawab adanya kerusuhan itu?"

Andre meminta PSI belajar mengamati persoalan sehingga tidak salah menarik kesimpulan. "Belajarlah dulu, apa itu demokrasi, dan bagaimana tugas aparat keamanan dalam menjaga aksi unjuk rasa."