Setelah Bubar Ada Massa Rusak Kawat Berduri Bawaslu dan Ditangkap

Reporter

Fikri Arigi

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 22 Mei 2019 00:05 WIB

Polisi berjaga saat massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat berangsur-angsur membubarkan diri seusai demo di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019. Dalam aksinya massa menuntut Bawaslu menindak dugaan kecurangan dalam Pilpres 2019. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta -Kerusuhan terjadi buntut Aksi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat atau Demo 22 Mei di depan Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat pada pukul 22.30 WIB.

Kerusuhan bermula dari adu mulut antara massa dengan polisi Sabhara. Akibat kerusuhan ini beberapa orang massa ditangkap polisi.

Baca juga : Massa Pendukung Prabowo di Bawaslu: Hari Ini Cukup, Besok Lagi

Kerusuhan bermula saat seratusan orang sisa massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat yang membubarkan diri lalu balik kembali merusak kawat duri yang dibentangkan di depan Kantor Bawaslu, Jakarta.

Polisi kemudian menegur massa dan mengimbau mereka agar tak melakukan tindakan yang merusak. “Ini (kawat duri) dari uang pajak rakyat,” ujar salah seorang massa aksi di lokasi, Selasa 21 Mei 2019.

Terus berlanjut, puluhan Sabhara mulai terprovokasi oleh nyanyian dari massa yang menyindir mereka. Tak lama kemudian terdengar deru langkah kaki polisi di jembatan penyeberangan. Polisi langsung menyergap massa. Massa pun berlarian.

Polisi mulai menangkapi sejumlah orang dari massa tersebut, dan terlihat ada yang sempat memukuli massa. Ada juga yang menyergap lalu mengancam akan menginjak salah seorang massa. “Gue injek lo,” kata seorang polisi berbaju preman.

Nampak beberapa polisi mencoba menenangkan personelnya. “Kami sabar, tapi yang muda-muda terpancing,” kata salah seorang polisi.

Baca juga :
Massa Pendukung Prabowo di Bawaslu Mulai Membubarkan Diri

Massa yang berdemo di depan kantor Bawaslu sejak pagi tadi sempat membubarkan diri selepas salat tarawih. Namun seratusan orang dari mereka ada yang lalu kembali beraksi ke depan Gedung Bawaslu.

Advertising
Advertising

Berita terkait

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

1 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

3 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

3 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

4 hari lalu

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

5 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

5 hari lalu

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

Hakim MK Enny Nurbaningsih menyoroti peran Bawaslu saat membacakan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Setelah Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, MK Gelar Sidang PHPU Pileg Pekan Depan

5 hari lalu

Setelah Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, MK Gelar Sidang PHPU Pileg Pekan Depan

MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg mulai 29 April setelah membacakan putusan sengketa Pilpres hari ini.

Baca Selengkapnya