KPK Dorong Presiden Terpilih Bentuk Zaken Kabinet

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Amirullah

Selasa, 21 Mei 2019 21:13 WIB

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang (tengah) bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman (krii), dan komisioner KPU, Evi Novida Ginting memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, 8 April 2019. KPK dan KPU secara resmi mengumumkan nama-nama anggota DPR, DPD dan DPRD yang telah melaporkan tepat waktu dan belum melaporkan sama sekali Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara hingga 31 Maret 2019. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi meminta presiden terpilih membentuk kabinet yang diisi orang profesional alias zaken kabinet. Menurut Saut, orang profesional lebih paham permasalahan.

Baca: Zaken Kabinet Versi Ma'ruf Amin: Harus Ahli tapi Bisa dari Parpol

"Contohnya orang lingkungan hidup, dia sangat paham misalnya ketika ada peristiwa gajah yang mati," kata Saut di kantornya, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019.

Contoh lainnya, kata Saut, dalam hal keuangan. Seorang profesional, kata dia, pasti lebih paham soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Detail seperti ini yang kita perlukan," katanya.

Di sisi lain, Saut juga mengingatkan presiden terpilih untuk memilih orang yang berintegritas di kabinetnya. Dia mengatakan KPK bakal lebih bisa mengikuti irama bila para menteri orang yang berintegritas.

Advertising
Advertising

Baca: Buya Syafii Maarif Sarankan Jokowi Bentuk Zaken Kabinet

Tapi, Saut enggan bila lembaganya kembali diajak untuk menyeleksi para calon menteri yang disodorkan presiden. Hal ini pernah dilakukan Presiden Jokowi pada 2014. Menurut Saut, KPK bakal dituduh berpolitik karena melakukan itu.

Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

15 menit lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

29 menit lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

3 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

6 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

10 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

11 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

17 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

22 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya