Diprediksi Tak Lolos DPR, Imam Nahrawi: Jangan Dahului KPU

Sabtu, 18 Mei 2019 21:47 WIB

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi di acara Dialog Kebangsaan dan Buka Bersama di rumah Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Sabtu 18 Mei 2019. Tempo/ Fikri Arigi

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, optimistis akan lolos menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Meski PKB sudah memprediksi ia tak akan lolos, Imam masih menunggu keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) 22 Mei 2019.

Baca: Imam Nahrawi Gagal ke Senayan, Apa Kata Survei Persepsi?

“Jangan bicara kemungkinan sebelum tanggal 22 Mei lho. Sebelum janur kuning melengkung apa boleh sampeyan mengatakan? Belum tentu,” ucap Imam di kediaman Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Jalan Widya Chandra, Sabtu 18 Mei 2019.

Ia pun menyatakan akan terus optimis selama menanti pengumuman resmi KPU. Pasalnya, kata Imam, sampai betul-betul diputuskan, kuncinya adalah optimis dan spirit. “Kita berjuang, kita tidak boleh pesimistis,” ujarnya.

Menurut hasil hitung cepat dan hasil sementara di KPU, nama Imam dan dua caleg PKB lain yang juga menteri di Kabinet Kerja Presiden Jokowi tidak lolos ke Parlemen. Dua nama lain selain Imam, yakni Menteri Desa Eko Putro Sandjojo, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhammad Hanif Dhakiri.

Advertising
Advertising

Imam mengatakan sudah tak menggunakan tim untuk memantau penghitungan suara di lapangan. Ia memilih untuk menyerahkan kepada mekanisme KPU akan menunggu hasil resmi dari mereka.

Kalau pun tak lolos, kata Imam, masih banyak kawan-kawannya di Parlemen. Ia menegaskan untuk mengikuti saja alur proses politik, dan mempercayakan KPU bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik.

Baca: Deputi IV Kemenpora Mengaku Dimintai Uang Honor oleh Imam Nahrawi

Enggak-enggak (menyiapkan tim penghitung suara). Saya fokus, saya serahkan pada mekanisme yang ada di KPU,” ujar dia.

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

12 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Caleg Ini Minta Maaf Hadir Daring di Sidang MK Gara-gara Erupsi Gunung Ruang

18 jam lalu

Caleg Ini Minta Maaf Hadir Daring di Sidang MK Gara-gara Erupsi Gunung Ruang

Pemohon sengketa pileg hadir secara daring dalam sidang MK karena bandara di wilayahnya tutup imbas erupsi Gunung Ruang.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

1 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pemilu Legislatif dari Gugatan PPP hingga Caleg

3 hari lalu

Sengketa Pemilu Legislatif dari Gugatan PPP hingga Caleg

Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan 297 sengketa pemilu legislatif diiantaranya gugatan PPP dan caleg.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya