TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, mau menerima hasil pemilihan umum 2019. Jika Prabowo berkukuh menolaknya, kata Tjahjo, ibarat merusak demokrasi.

Baca juga: Kubu Jokowi: Paparan Kecurangan Pemilu Kubu Prabowo Tak Berdasar

"Jangan mencederai demokrasi, karena proses tahapan sampai hari pencoblosan sukses, yang tingkat partisipasinya 80 persen lebih," kata Tjahjo Kumolo di Hotel Santila Premiere, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019. Dia menilai Pemilu kali ini berjalan sukses karena mulai dari persiapan regulasi hingga pelaksanaannya diwarnai kesepakatan antara partai politik, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu. "Yang sukses ini jangan dicederai."

Menurut Tjahjo Kumolo, jika Prabowo menduga ada kecurangan, harusnya dilakukan lewat hukum. "(Laporkan) lewat Panwas, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi. Ada mekanisme dan aturannya.”

Sebelumnya, Prabowo sudah menyatakan akan menolak hasil pemilu yang ia anggap curang. Hal itu ia ucapkan dalam acara pemaparan kecurangan pemilu oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di Hotel Grand Sahid, Jakarta, kemarin.

Pada acara ini mereka memaparkan sedikitnya enam bukti kecurangan. Di antaranya Kartu Keluarga di beberapa tempat manipulatif. Selain itu juga jumlah pemilih tetap yang bermasalah. Contohnya, suara pemilih di Jawa Timur sebanyak 7.644.025 orang dengan 5,3 juta orang invalid dan 2,2 juta pemilih ganda.

BPN juga menuding Situng KPU tidak netral karena sistemnya tidak realtime. Masalah lain yang dipersoalkan BPN ialah hasil C1 dinilai manipulatif. Karena tabel dalam tiap-tiap gambar tidak rapih, sehingga dicurigai hasil manipulasi.