Menteri Kesehatan Buka Hasil Audit Medik Petugas KPPS Meninggal

Selasa, 14 Mei 2019 13:22 WIB

Ketua KPU Arief Budiman menyerahkan santunan kepada keluarga almarhum Umar Madi (Ketua KPPS TPS 68 Sukabumi Selatan) di Kebon Jeruk, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019. Penyerahan santunan ini merupakan bentuk penghormatan KPU RI kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal saat bertugas saat pemungutan suara Pemilu 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan telah menerima hasil audit medik atas insiden sakit dan meninggalnya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Baca: Kematian Petugas KPPS Disimpulkan Akibat Gagal Jantung dan Stroke

"Kami minta ke seluruh kepala dinas kesehatan untuk audit medik kematian yang terjadi di rumah sakit," kata Nila dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019.

Nila mengatakan, audit medik telah dilakukan di 25 provinsi. Dari data yang diperolehnya, sebesar 39 persen petugas KPPS meninggal di rumah sakit dengan kematian terbanyak di Jawa Barat, diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dari 25 provinsi, Nila mengatakan petugas KPPS yang sakit paling banyak dari Jakarta dan Banten. Sedangkan Provinsi Maluku Utara tercatat tidak ada kematian petugas KPPS.

Berdasarkan kelompok umur, Nilai mengatakan bahwa sebesar 54 persen petugas KPPS yang meninggal sudah berusia di atas 50 tahun. "Bahkan mencapai usia 70 tahun. Memang meninggal kebanyakan yang tua walaupun ada yang muda," ujarnya.

Advertising
Advertising

Menurut Nila, petugas KPPS yang meninggal 51 persen karena kardiovaskuler, di antaranya karena jantung, stroke, dan hipertensi. Kematian tertinggi kedua adalah asma dan gagal pernapasan. Kemudian kematian tertinggi ketiga sebesar 9 persen karena kecelakaan. Sisanya karena diabetes, gagal ginjal, dan liver.

Simak juga: IKB Universitas Indonesia Adukan KPPS Meninggal ke Komnas HAM

Meski data yang disampaikan belum mencakup seluruh provinsi, Nila mendorong para kepala dinas kesehatan untuk mengumpulkan data audit medik. Dari data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum, jumlah petugas KPPS yang meninggal setelah Pemilu pada 17 April 2019, 485 meninggal dan 10.997 petugas sakit.

Berita terkait

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

1 hari lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

3 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

6 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

9 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

9 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

10 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

10 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

15 hari lalu

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.

Baca Selengkapnya

Menkominfo Ungkap Kesan Pertemuan Tim Cook Apple dan Prabowo

16 hari lalu

Menkominfo Ungkap Kesan Pertemuan Tim Cook Apple dan Prabowo

Budi Arie Setiadi mengatakan Tim Cook mengapresiasi hasil pemilu presiden Indonesia atas terpilihnya Prabowo.

Baca Selengkapnya