Wadah Pegawai KPK Minta Panitia Seleksi Pimpinan KPK Transparan

Reporter

Fikri Arigi

Selasa, 14 Mei 2019 12:38 WIB

Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agama, Nur Kholis Setiawan, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2019. Nur Kholis Setiawan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Romahurmuziy, dalam tindak pidana korupsi kasus suap terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama di pusat dan di daerah. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK transparan dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya dengan cara membuka akses yang luas kepada masyarakat. “Masyarakat dilibatkan dalam seleksi mulai dari pendaftaran hingga proses nama-nama calon diserahkan kepada Presiden.”Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menyampaikannya dalam siaran pers Selasa 14 Mei 2019.

Dengan transparan, kata Yudi, anggota Pansel mau mendengarkan setiap masukan masyarakat tentang masyarakat yang akan berminat mendaftar. Mereka berharap pimpinan terpilih dapat membawa KPK meraih prestasi yang lebih baik dari pimpinan-pimpinan periode sebelumnya.

Baca: Ketua DPR Dorong Jokowi Segera Bentuk Pansel Pimpinan KPK

Wadah Pegawai KPK mengakui tugas panitia seleksi memang berat karena pimpinan periode 2019-2023 akan memimpin sekitar 1500-an pegawai KPK untuk memberantas korupsi. Namun mereka berharap bahwa panitia tidak hanya menunggu pendaftar tetapi juga mau menjemput bola terhadap tokoh nasional, professional, maupun akademisi kampus yang dianggap mumpuni dan kredibel menjadi pimpinan KPK.

Mereka juga meminta Pansel Pimpinan KPK ketat mencermati dan mempelajari rekam jejak setiap pendaftar calon pimpinan KPK agar tidak ada yang pernah melakukan perbuatan tercela, jujur, memiliki integritas dan moral yang tinggi, memiliki reputasi yang baik serta independen dari pengaruh siapapun.

Baca: ICW Desak Jokowi Segera Bentuk Pansel Pimpinan KPK

Advertising
Advertising

Hal ini dianggap perlu diperhatikan secara serius agar pimpinan KPK yang terpilih siap menghadapi serangan balik para koruptor. “Sehingga tidak ada masalah yang bisa dicari dari mereka sekecil apapun yang bisa menjatuhkan kredibilitas dan integritas mereka yang bisa menghambat upaya pemberantasan korupsi di negeri ini,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pembentukan Pansel calon pimpinan KPK akan segera dilakukan. "Insya Allah pekan ini sudah ditandatangani," kata Jokowi seusai buka puasa bersama di rumah dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo, Jalan Widya Chandra III, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019.

FIKRI ARIGI | AHMAD FAIZ IBNU SANI

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

3 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Beberkan Alasan Nurul Ghufron Tak Hadiri Sidang Etik Hari Ini

5 hari lalu

Dewas KPK Beberkan Alasan Nurul Ghufron Tak Hadiri Sidang Etik Hari Ini

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron karena ketidakhadirannya dengan alasan sedang menggugat ke PTUN

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

5 hari lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron

11 hari lalu

Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, mendapat sorotan publik. Berikut sejumlah kontroversi Nurul Ghufron.

Baca Selengkapnya

Anggota Komisi III DPR Anggap Peleburan KPK dan Ombudsman Kurang Tepat

32 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Anggap Peleburan KPK dan Ombudsman Kurang Tepat

Menurut Didik, kehadiran KPK telah berkontribusi positif dalam mengawal terwujudnya Indonesia bersih dari korupsi.

Baca Selengkapnya

Pimpinan KPK Belum Terima Laporan dari Dewas soal Dugaan Jaksa KPK Peras Saksi Miliaran Rupiah

38 hari lalu

Pimpinan KPK Belum Terima Laporan dari Dewas soal Dugaan Jaksa KPK Peras Saksi Miliaran Rupiah

Dewas KPK disebut menerima pengaduan adanya jaksa KPK yang memeras saksi miliran rupiah. Pimpinan KPK belum menerima laporan tersebut.

Baca Selengkapnya

Pimpinan KPK Minta Maaf ke Publik atas Penetapan Tersangka 15 Pegawai di Kasus Pungli Rutan KPK

53 hari lalu

Pimpinan KPK Minta Maaf ke Publik atas Penetapan Tersangka 15 Pegawai di Kasus Pungli Rutan KPK

Pimpinan KPK meminta maaf kepada publik atas penahanan dan penetapan 15 tersangka kasus pungutan liar atau pungli di rumah tahanan (Rutan) KPK.

Baca Selengkapnya

Pegawai MA Ahmad Sulaiman Irit Bicara Usai Diperiksa 13 Jam Soal Dugaan Suap Pimpinan KPK oleh Hasbi Hasan

8 Maret 2024

Pegawai MA Ahmad Sulaiman Irit Bicara Usai Diperiksa 13 Jam Soal Dugaan Suap Pimpinan KPK oleh Hasbi Hasan

Pegawai MA Ahmad Sulaiman irit bicara usai menjalani 13 jam pemeriksaan soal dugaan suap pimpinan KPK di Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Baca Selengkapnya

Kepada Dewas KPK, Alexander Marwata Mengaku Tak Punya Nomor HP Pejabat Kementan

4 Maret 2024

Kepada Dewas KPK, Alexander Marwata Mengaku Tak Punya Nomor HP Pejabat Kementan

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan telah memberikan klarifikasi ke Dewas KPK atas laporan dugaan pelanggaran etik terhadapnya

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Telah Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Etik Dua Pimpinan KPK

1 Maret 2024

Dewas KPK Telah Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Etik Dua Pimpinan KPK

Dewas KPK telah mengklarifikasi laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Nurul Ghufron dan Alexander Marwata

Baca Selengkapnya